IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI BENCANA PERSPEKTIF SIYASYAH TANFIDZIYAH

NABILLA, MARLIANTI (2026) IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI BENCANA PERSPEKTIF SIYASYAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun aktivitas manusia yang memicu terjadinya bencana khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan dana desa secara terarah melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, tepatnya pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang sehingga menuntut adanya kebijakan mitigasi melalui dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan dana desa dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah pada aspek amanah,„adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program progam pembangunan sarana dan prasarana mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, „adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. ABSTRACT Indonesia is a country that is highly vulnerable to various natural and non-natural disasters, particularly in lowland rural areas. The government has regulated the targeted use of Village Funds through Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 7 of 2023 concerning the Detailed Priorities of Village Fund Utilization, in which Article 5 paragraph (2) letter h explicitly stipulates the development of disaster mitigation facilities and infrastructure as one of the priority areas. However, there remains a gap between this normative provision and its empirical implementation in the field. Bumi Pratama Mandira Village, Sungai Menang Sub-district, Ogan Komering Ilir Regency, is an area with a high level of vulnerability to recurrent floods, tornadoes, and land fires, thereby requiring strengthened disaster mitigation policies through Village Funds. This study aims to analyze the implementation of this policy, identify inhibiting factors, and evaluate Village Fund management from the perspective of fiqh siyāsah tanfīdziyah, particularly in terms of amanah (trustworthiness), ‘adl (justice), and maslahah (public interest). This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through descriptive field research. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of the policy has not been optimal, as Village Funds are allocated to BLT (15%), physical development (62%), food security (20%), and office operations (3%), with no specific allocation for disaster mitigation. The main inhibiting factors include limited understanding of village officials regarding the urgency of disaster mitigation, dominance of physical development programs, absence of mitigation programs in the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), and low community participation. From the perspective of fiqh siyāsah tanfīdziyah, Village Fund management has not fully fulfilled the principles of amanah, ‘adl, and maslahah. Therefore, policy strengthening is required to ensure a more responsive approach to disaster mitigation in order to safeguard community safety and welfare.

Actions (login required)

View Item