TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM

Zahrotun, Annisa (2026) TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan Padang Cermin, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan kondisi empiris pelayanan air bersih di lapangan, seperti tidak stabilnya distribusi air, rendahnya debit air, serta belum optimalnya respons terhadap keluhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan pipa yang telah tua dan mengalami kebocoran, sehingga mengganggu kontinuitas dan pemerataan distribusi air. Selain itu, mekanisme pengaduan belum terintegrasi secara efektif, serta koordinasi antara pemerintah desa dan PDAM masih belum maksimal. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum mampu menghadirkan pelayanan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan masyarakat. ABSTRACT This study examines the implementation of Regional Regulation of Pesawaran Regency Number 11 of 2015 concerning Public Services in the clean water supply provided by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang Cermin District, and analyzes it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This research is motivated by the existence of a gap between the normative provisions of the regional regulation and the empirical conditions of clean water services in the field, such as unstable water distribution, low water pressure, and suboptimal responses to community complaints. This study aims to analyze the implementation of Pesawaran Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Public Services in the provision of clean water services by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village and to examine its implementation from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. This study employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews with village officials, hamlet heads, and local residents, as well as documentation. The data analysis was conducted using a descriptive-analytical method with an inductive approach, drawing conclusions from specific facts found in the field. The findings show that the implementation of clean water services by PDAM in Hanau Brak Village has not been running optimally. The main problems lie in inadequate infrastructure, such as aging and leaking pipeline networks, which disrupt the continuity and equitable distribution of water. In addition, the complaint handling mechanism has not been effectively integrated, and coordination between the village government and PDAM remains suboptimal. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the principles of trustworthiness (amanah), justice (‘adl), and public welfare (maslahah) in public services have not been fully realized. The government, as the policy implementer, has not been able to provide optimal services in accordance with Islamic values and the objectives of public welfare.

Actions (login required)

View Item