ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

LOLA, CALECHA NOVARONA (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan bantuan sosial pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait dugaan implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang program keluarga harapan di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur , Kabupaten Ogan Komering Ulu, ketepatan sasaran dan pemerataan manfaat di tingkat kelurahan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung mengkaji PKH secara deskriptif-administratif, sehingga belum banyak yang menelaahnya dari perspektif normatif berbasis fiqh siyasah tanfidziyah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis empiris untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan pendekatan fiqh siyasah tanfidziyah. Secara teknis, pelaksanaan PKH diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, yang memuat ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban para peserta program. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkanMetode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam kepada Aparat kelurahan, Pendamping PKH, serta masyarakat penerima dan bukan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan belum berjalan sepenuhnya, ditandai dengan adanya inclusion error dan exclusion error, di mana terdapat keluarga mampu yang masih menerima bantuan, sementara keluarga miskin belum terdaftar meskipun memenuhi kriteria. Permasalahan ini disebabkan oleh lambatnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keterbatasan kewenangan aparat kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data. Secara normatif, pelaksanaan PKH belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan siyasah tanfidziyah. ABSTRACT The implementation of the Family Hope Program (PKH) as a government social assistance policy still faces various challenges, particularly in terms of targeting accuracy and equitable distribution of benefits at the village level. Previous studies have predominantly examined PKH from a descriptive-administrative perspective, with limited attention to normative analysis based on fiqh siyasah tanfidziyah in assessing its alignment with the principles of Islamic governance. Therefore, this study integrates empirical and normative approaches to evaluate policy implementation based on the principles of justice (adl), trust (amanah), and public welfare (maslahah). The focus of this research is to evaluate the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning PKH in Sukaraya Village, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, and to analyze its conformity with the principles of fiqh siyasah tanfidziyah. This study employs a qualitative field approach through in depth interviews with village officials, PKH facilitators, and both beneficiary and non-beneficiary communities. The results indicate that PKH implementation has not been optimal, as evidenced by the occurrence of inclusion and exclusion errors, where 3 economically capable families still receive assistance, while 5 poor families are not registered despite meeting the criteria. These issues are caused by delays in updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the limited authority of village officials in data verification and validation. Normatively, the implementation of PKH has not fully reflected the principles of justice, trust, and public welfare in Islamic governance..

Actions (login required)

View Item