PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH

Uun, Fadhilatul Unsa (2026) PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI TEMPAT HIBURAN PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (14MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan. Secara normatif, pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Namun secara empiris, masih ditemukan berbagai pelanggaran di tempat hiburan seperti gangguan ketertiban, aktivitas yang melanggar norma sosial, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat. Permasalahan ilmiah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan jika dianalisis dari perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, serta sejauh mana kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas sosial di masyarakat melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tempat hiburan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam menegakkan kemaslahatan umum belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam penegakan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan. ABSTRACT This study is motivated by the gap between normative provisions and the actual implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues. Normatively, the regulation of public peace and order is governed by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as well as Regional Regulations on Public Order and Public Peace, which grant authority to local governments to conduct supervision and enforcement. However, empirically, various violations are still found in entertainment venues, such as disturbances to public order, activities that violate social norms, and weak supervision and law enforcement by authorities. The scientific problem addressed in this study is how the implementation of public peace, order, and community protection in entertainment venues can be analyzed from the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah, as well as the extent of the gap between legal provisions and their implementation in practice. This research employs an empirical method with a socio-legal (juridical-sociological) approach, examining both applicable legal provisions and social realities through interviews, observations, and documentation techniques. The results indicate that the implementation of public peace and order in entertainment venues has not been optimal. This is due to weak supervision, lack of awareness among business actors and the community, and suboptimal coordination among related institutions. From the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah, this condition reflects that the executive function in upholding public welfare has not been effectively carried out. It is necessary to strengthen the role of local governments in enforcing regulations and to enhance public awareness in order to achieve order and protection oriented toward public welfare.

Actions (login required)

View Item