IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA DAN HILIRISASIUBI KAYU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Dusun Srimukti Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung)

Agung, Romadon (2026) IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA DAN HILIRISASIUBI KAYU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Dusun Srimukti Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (11MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pasal tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap lapak pembelian atau penerimaan ubi kayu guna menciptakan tata niaga yang tertib, adil, dan melindungi kepentingan petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, pelaku usaha lapak ubi kayu, dan petani di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 17 Ayat (1) belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap perizinan usaha, tera timbangan, kualitas ubi kayu, dan tata niaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan lapangan, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha, monitoring dan tera ulang timbangan belum di lakukan secara berkala serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya lapak yang beroperasi tanpa izin, kurangnya transparansi dalam transaksi, dan potensi kerugian bagi petani. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal pengawasan monitoring dan pengecekan tera timbangan masih belum di lakukan secra rutin oleh pemerintah terkait hal tersebut menyebabkan masih adanya lapan beroprasi tanpa izin serta transaksi yang tidak transparan ABSTRACT This study discusses the implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The Governor Regulation was issued as an effort by the Lampung Provincial Government to create effective cassava governance, improve farmer welfare, maintain price stability, and encourage the downstreaming of the cassava industry in Lampung Province. The purpose of this study is directed at the implementation of regional government policies in regulating cassava trade and their compliance with the principles of governance in Islamic law, especially Siyasah Tanfidziyah which emphasizes the government's responsibility in realizing the welfare of society. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of cassava farmers, business actors, and local governments. Data were analyzed descriptively by connecting facts in the field with the provisions of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 and the theory of Siyasah Tanfidziyah. The research results indicate that the implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 has not been optimal. Several obstacles remain, such as weak government oversight, inconsistencies in reference purchase prices in the field, low transparency in the pricing system, and a less than optimal partnership between farmers and the cassava processing industry. From a Siyasah Tanfidziyah perspective, local governments have an obligation to implement policies fairly, transparently, and in favor of community welfare. Therefore, strengthened oversight, improved inter-agency coordination, and consistent enforcement of regulations are needed to maximize the goals of cassava governance and downstreaming

Actions (login required)

View Item