PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak)

ARIFKI, ASDI PRAMUDIKI (2026) PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 1 DAN 2 TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat desa. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, terutama terkait pemahaman, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana oleh pemerintah desa. Di Dusun Cempedak, Pekon Padang Tambak, ditemukan adanya kendala berupa keterbatasan pemahaman Kepala Desa terhadap regulasi, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, ketimpangan alokasi dana, serta lemahnya pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Dana Desa belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026? 2. Bagaimana pandangan Siyāsah Tanfīdziyah terhadap peran Kepala Desa dalam implentasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak. 2. Untuk Mengetahui pandangan Siyāsah Tanfīdziyah terhadap peran Kepala Desa dalam implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Dusun Cempedak masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dalam perspektif Siyāsah, kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, amānah, dan kemaslahatan (maslahah), sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan adil. Kata ABSTRACT Village Fund management is a government policy aimed at accelerating rural development, improving community welfare, and reducing economic inequality at the village level. However, its implementation still faces various problems, particularly related to understanding, transparency, and accountability in fund management by village officials. In Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak, several obstacles were identified, including limited understanding of regulations by the Village Head, lack of transparency, low community participation, unequal fund distribution, and weak supervision in Village Fund management. These conditions cause the implementation of the Village Fund to be suboptimal and have the potential to trigger injustice in society. Based on this phenomenon, the formulations of the problem in this study are: 1. What is the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026? 2. What is the perspective of Siyāsah Tanfīdziyah on the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026? The objectives of this study are: 1. To determine the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026 in Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak. 2. To determine the perspective of Siyāsah Tanfīdziyah on the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026 in Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak. This research is a field research using a descriptive qualitative approach. Primary data sources were obtained through interviews and observations, while secondary data were gathered through literature studies. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of Village Fund management in Cempedak Hamlet is still not optimal. This is reflected in the inconsistencies in implementing the principles of transparency, community participation, and accountability in fund management. From the perspective of Siyāsah, these conditions are not fully in accordance with the principles of justice ('adālah), trustworthiness (amānah), and public interest (maslahah). Therefore, improvements in human resource capacity, strengthening of supervision, and active community involvement are required to ensure a more effective and fair Village Fund management

Actions (login required)

View Item