ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAHAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Ahmad, Nur Huda (2026) ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAHAN, DIGITALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (8MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu pilar fundamental dalam mewujudkan ketahanan fiskal nasional yang berkelanjutan. Namun demikian, kondisi perpajakan Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks, sebagaimana tercermin dari rasio pajak yang baru mencapai 10,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 serta rendahnya realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang hanya mencapai 26,4% dari total 73,2 juta wajib pajak terdaftar. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh transparansi pemerintahan, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepercayaan publik terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia, dalam kerangka Reformasi Perpajakan Nasional 2020–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang secara aktif menggunakan sistem perpajakan berbasis digital, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner tertutup berskala Likert. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel transparansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak (sig. 0,033 < 0,05), serta variabel digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel paling dominan dalam model penelitian ini (sig. 0,000 < 0,05; β = 0,577). Sebaliknya, variabel kesadaran pajak (sig. 0,088 > 0,05) dan variabel kepercayaan publik (sig. 0,676 > 0,05) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kewajiban wajib pajak. Secara simultan, keempat variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak, dengan nilai F hitung sebesar 72,767 pada tingkat signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,754 mengindikasikan bahwa sebesar 75,4% variasi kewajiban wajib pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh keempat variabel independen yang diikutsertakan dalam model, sedangkan sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan perpajakan nasional secara efektif memerlukan penguatan dan pengembangan infrastruktur digitalisasi sistem perpajakan serta peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan reformasi perpajakan Indonesia. Temuan ini memperkuat relevansi Theory of Planned Behavior (TPB), Trust Theory, dan Technology Acceptance Model (TAM) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital. Kata Kunci: Transparansi Pemerintahan, Digitalisasi Perpajakan. ABSTRACT Tax compliance constitutes one of the fundamental pillars in achieving sustainable national fiscal resilience. Nevertheless, Indonesia's tax landscape continues to confront a range of complex structural challenges, as evidenced by a tax ratio of merely 10.21% of Gross Domestic Product (GDP) in 2023, alongside a critically low Annual Tax Return (SPT) filing rate of only 26.4% out of a total of 73.2 million registered taxpayers. Premised upon these conditions, this study aims to empirically examine the influence of government transparency, tax digitalization, tax awareness, and public trust on taxpayer obligations in Indonesia, within the framework of the National Tax Reform 2020–2025. This study employs an associative quantitative approach utilizing multiple linear regression analysis. The research sample comprised 100 respondents consisting of individual and corporate taxpayers who actively utilize digital-based taxation systems, selected through purposive sampling. Data were collected using a closed-ended Likert scale questionnaire. Hypothesis testing was conducted through the t-test (partial), F-test (simultaneous), and coefficient of determination (R²). The findings reveal that, on a partial basis, government transparency exerts a positive and significant influence on taxpayer obligations (sig. 0.033 < 0.05), while tax digitalization emerges as the most dominant variable within the model, likewise demonstrating a positive and significant effect (sig. 0.000 < 0.05; β = 0.577). In contrast, tax awareness (sig. 0.088 > 0.05) and public trust (sig. 0.676 > 0.05) do not yield a significant partial influence on taxpayer obligations. On a simultaneous basis, all four independent variables collectively demonstrate a positive and significant effect on taxpayer obligations, with an F-statistic of 72.767 at a significance level of 0.000. The coefficient of determination (R²) of 0.754 indicates that 75.4% of the variation in taxpayer obligations is jointly explained by the four independent variables included in the model, while the remaining 24.6% is attributable to other variables beyond the scope of this study. This study concludes that effective improvement of national tax compliance necessitates the reinforcement and advancement of digital tax infrastructure, as well as enhanced transparency in state financial management, as the foremost priorities within Indonesia's tax reform policy agenda. These findings further substantiate the relevance of the Theory of Planned Behavior (TPB), Trust Theory, and the Technology Acceptance Model (TAM) in elucidating taxpayer compliance behavior in the era of digital transformation. Keywords: Government Transparency, Tax Digitalization, Tax Awareness, Public Trust, Taxpayer Obligations.

Actions (login required)

View Item