TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NO.2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RIDHO, ILLAHI (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NO.2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kesenjangan implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2023 mengenai perlindungan lingkungan berkelanjutan dengan kondisi ekologis aktual di Pasar Talang Padang, serta mengevaluasinya dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi perda tersebut belum optimal, ditandai oleh penumpukan sampah dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang serta pengunjung. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan masalah integritas subjek hukum yang mengarah pada penyimpangan perilaku serupa fenomena moral hazard. Dalam kerangka Siyasah Tanfidziyyah, eksekusi kebijakan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah dan kemaslahatan publik, dengan pencegahan kemudaratan lingkungan yang belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan fungsi pengawasan (hisbah) dan peningkatan integritas pelaku ekonomi melalui pendekatan edukatif untuk mencapai keseimbangan ekologis yang diharapkan. ABSTRACT This study addresses the critical disparity between Tanggamus Regency's Regional Regulation Number 2 of 2023, mandating environmental protection, and the prevailing ecological conditions at Talang Padang Market. Employing a qualitative empirical legal approach, the research examines the local government's implementation of Article 2 of this regulation and identifies hindering factors through the lens of Siyasah Tanfidziyyah. Findings reveal suboptimal implementation, evidenced by persistent waste accumulation in drainage systems and notably low legal awareness among market stakeholders. Key obstacles include deficiencies in the supervision system, inadequate public education, and integrity issues among legal subjects, mirroring moral hazard phenomena observed in other public fund management. From a Siyasah Tanfidziyyah perspective, the executive body's actions have not fully prioritized public trust and interest, with environmental harm prevention not yet central to market operations. The study urgently advocates for strengthening the supervisory function (hisbah) and enhancing the integrity of economic actors via educational initiatives to achieve the regulation's ecological balance objectives.

Actions (login required)

View Item