SISTEM UPAH PADA PENGGILINGAN PADI KELILING DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Hargomulyo Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)

ARIF, MUSTOFA (2026) SISTEM UPAH PADA PENGGILINGAN PADI KELILING DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Hargomulyo Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem upah dalam kegiatan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam akad ijarah yang harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pada praktik penggilingan padi keliling di Desa Hargomulyo, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, pembayaran upah dilakukan dengan sistem potongan hasil gilingan berupa 1 kilogram beras untuk setiap 10 kilogram beras yang dihasilkan. Sistem tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diterima oleh para pengguna jasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem upah pada penggilingan padi keliling di Desa Hargomulyo dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sistem upah yang diterapkan serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teori ijarah dan teori ujrah dalam ekonomi syariah sebagai landasan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap satu pemilik usaha penggilingan padi keliling dan sepuluh petani pengguna jasa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan prinsip-prinsip akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah pada penggilingan padi keliling di Desa Hargomulyo menggunakan mekanisme potongan hasil gilingan berupa 1 kilogram beras untuk setiap 10 kilogram beras hasil gilingan. Penentuan upah tersebut telah diketahui, dipahami, dan disepakati oleh pemilik penggilingan dan petani sehingga memenuhi unsur kerelaan (an-tarāḍin) serta kejelasan objek upah. Dengan demikian, praktik sistem upah pada penggilingan padi keliling di Desa Hargomulyo dapat dinyatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah ABSTRACT The wage system in service activities is an essential aspect of the ijarah contract, which must comply with the principles of justice, mutual consent, and transparency as stipulated in Sharia Economic Law. In the practice of mobile rice milling services in Hargomulyo Village, Rawajitu Selatan District, Tulang Bawang Regency, wages are paid through a deduction from the milling output, amounting to 1 kilogram of rice for every 10 kilograms of rice produced. This payment system has become a customary practice within the local community and is widely accepted by service users. The research problems addressed in this study are: how the wage system is implemented in mobile rice milling services in Hargomulyo Village, and how the practice is viewed from the perspective of Sharia Economic Law. This study aims to describe the implementation of the wage system and to analyze its conformity with the principles of Sharia Economic Law. This study employs the theories of ijarah and ujrah in Islamic economics as the analytical framework. It is a qualitative field research with a descriptive-analytical approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation involving one owner of a mobile rice milling business and ten farmers as service users selected through purposive sampling. The collected data were then analyzed descriptively by examining the actual practices in the field based on the principles of the ijarah contract in Sharia Economic Law. The findings reveal that the wage system applied in the mobile rice milling business in Hargomulyo Village uses a deduction mechanism of 1 kilogram of rice for every 10 kilograms of milled rice. The amount of the wage is known, understood, and mutually agreed upon by both the mill owner and the farmers, thereby fulfilling the principles of mutual consent (an-tarāḍin) and certainty regarding the wage object. Therefore, the wage system practiced in the mobile rice milling business in Hargomulyo Village can be considered consistent with the principles of Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item