ANALISISSIYASAH TANFIDZIYYAHTERHADAPIMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus)

Reina, Natasya Putri (2026) ANALISISSIYASAH TANFIDZIYYAHTERHADAPIMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan peningkatan pelayanan kesehatan. Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 telah mengatur ruang lingkup pemantauan dan evaluasi, namun pelaksanaannya di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi kendala terutama dalam pengawasan substantif terhadap realisasi kegiatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 21 tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta meninjaunya berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan melalui pelaporan rutin, pembinaan, dan pendampingan terhadap Puskesmas, tetapi masih dominan pada aspek administratif sehingga verifikasi terhadap output, capaian indikator, dampak, dan manfaat kegiatan belum optimal. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab, tetapi masih memerlukan penguatan pengawasan substantif. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi verifikasi lapangan dan evaluasi berbasis hasil diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Dana BOK yang akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. ABSTRACT The management of Health Operational Assistance (BOK) Funds requires effective monitoring and evaluation to ensure that budget utilization aligns with the objectives of improving healthcare services. Article 21 of the Minister of Health Regulation Number 18 of 2024 regulates the scope of monitoring and evaluation; however, its implementation in Tanggamus Regency still faces challenges, particularly in substantive supervision of program implementation. This study aims to analyze the implementation of Article 21 at the Tanggamus Regency Health Office and examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employs a qualitative field research method using interviews, observation, and documentation. The findings indicate that monitoring and evaluation have been conducted through routine reporting, supervision, and assistance to Community Health Centers (Puskesmas), but remain predominantly administrative, while verification of outputs, indicator achievements, impacts, and benefits has not been optimal. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation has reflected the principles of trustworthiness, justice, and responsibility, although substantive supervision still requires strengthening. The study concludes that optimizing field verification and results-based evaluation is necessary to achieve accountable BOK Fund management oriented toward public welfare.

Actions (login required)

View Item