ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN GENERASI MUDA (Studi Pada Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)

Siti, Mariyam (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN GENERASI MUDA (Studi Pada Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Karang Taruna memainkan peran strategis sebagai organisasi pemuda berbasis masyarakat dalam mendorong pengembangan pemuda dan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan di Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025, yang mengubah Peraturan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, memberikan landasan hukum baru untuk memperkuat tanggung jawab kelembagaan dan partisipasi pemuda. Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 43A mengenai tanggung jawab pengurus Karang Taruna dan Pasal 18 ayat (1) mengenai sistem keanggotaan pasif di Kelurahan Gedong Meneng Baru, Bandar Lampung. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana implementasi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dalam kerangka sosiologis-hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip al-tanfīdz dan al-bayān. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan masih belum optimal akibat keterbatasan dana, kepemimpinan yang tidak aktif, kapasitas administratif yang lemah, partisipasi pemuda yang rendah, komunikasi yang terbatas, serta regenerasi kepemimpinan yang lemah. Dari perspektif siyasah tanfidziyyah, penguatan Karang Taruna memerlukan revitalisasi kelembagaan, pengembangan kapasitas, pengumpulan data pemuda secara sistematis, dukungan anggaran, dan komunikasi partisipatif. ABSTRACK Karang Taruna plays a strategic role as a community-based youth organization in promoting youth development and social welfare at the village and urban village levels in Indonesia. Minister of Social Affairs Regulation No. 9 of 2025, which amends Regulation No. 25 of 2019 on Karang Taruna, provides a renewed legal basis for strengthening institutional responsibility and youth participation. This study analyzes the implementation of Article 43A concerning the responsibilities of Karang Taruna administrators and Article 18 paragraph (1) concerning the passive membership system in Gedong Meneng Baru Urban Village, Bandar Lampung. It also examines the extent to which the implementation reflects the principles of siyasah tanfidziyyah. This study employs empirical legal research with a qualitative socio-legal approach. Data were collected through semistructured interviews and documentation and analyzed using the principles of al-tanfīdz and al-bayān. The findings show that implementation remains suboptimal due to limited funding, inactive leadership, weak administrative capacity, low youth participation, limited communication, and weak leadership regeneration. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, strengthening Karang Taruna requires institutional revitalization, capacity building, systematic youth data collection, budgetary support, and participatory communication. Keywords: Kar

Actions (login required)

View Item