TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN KREDIT UMUM PEDESAAN RAKYAT (KUPRA) BRI BAGI UMKM

MUHAMMAD, FAHRI FIRDAUS (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN KREDIT UMUM PEDESAAN RAKYAT (KUPRA) BRI BAGI UMKM. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam menjalankan usahanya, banyak pelaku UMKM mengalami kendala dalam memperoleh modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan program pembiayaan Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA) yang ditujukan untuk membantu kebutuhan modal pelaku usaha. Meskipun demikian, sistem pembiayaan yang menggunakan bunga menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sistem pembiayaan KUPRA BRI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembiayaan Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA) BRI bagi UMKM pada Bucket Uniquestore Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan KUPRA BRI pada UMKM Bucket Uniquestore Bandar Lampung serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bucket Uniquestore memperoleh pembiayaan KUPRA BRI sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran bulanan yang terdiri atas pokok pinjaman dan tambahan bunga sesuai dengan perjanjian kredit. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, tambahan bunga yang telah disyaratkan sejak awal akad merupakan unsur riba nasi'ah, karena adanya kelebihan pembayaran atas pokok pinjaman yang menjadi keuntungan bagi pihak bank. Meskipun pembiayaan tersebut memberikan manfaat dalam penambahan modal dan pengembangan usaha, praktiknya belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur riba. ABSTRACT This research is motivated by the important role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in improving community welfare and supporting national economic growth. However, in running their businesses, many MSME actors face difficulties in obtaining business capital. To address this problem, Bank Rakyat Indonesia (BRI) provides the Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA) financing program aimed at assisting business capital needs for entrepreneurs. Nevertheless, the financing system that applies interest has raised debates from the perspective of Islamic economic law because it potentially contains elements of riba (usury), which is prohibited in Islam. Therefore, this research was conducted to examine the KUPRA financing system at BRI and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. The research problems in this study are how the Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA) financing system is implemented for MSMEs at Bucket Uniquestore Bandar Lampung and how Islamic economic law views the financing system. This study aims to identify the mechanism of KUPRA financing at Bucket Uniquestore Bandar Lampung and to analyze its conformity with the principles of Islamic economic law. This research uses field research with a descriptive qualitative approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed descriptively. Research findings indicate that Bucket Uniquestore obtained BRI KUPRA financing amounting to IDR 50,000,000 with a 12-month term. Loan repayment is made via monthly installments comprising the principal amount and additional interest, in accordance with the credit agreement. Based on an analysis under Sharia Economic Law, the additional interest stipulated at the inception of the contract constitutes an element of riba nasi'ah (usury due to delay), as the excess payment over the principal serves as profit for the bank. Although the financing provides benefits in terms of capital augmentation and business development, the practice does not yet align with Sharia Economic Law principles because it still contains an element of riba.

Actions (login required)

View Item