IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat)

LINGGA, GRESIA PUTRI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 2 Ayat (2) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pelayanan perizinan berusaha. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Implementasi ketentuan tersebut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat serta mengetahui perspektif Siyāsah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari pegawai DPMPTSP dan pelaku usaha serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 2 Ayat (2) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 di DPMPTSP Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam sosialisasi dan keterbukaan informasi, waktu pelayanan yang terkadang mengalami kendala teknis, serta kesulitan pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS. Selain itu, sebagian pelaku usaha belum memahami tingkat risiko usaha, jenis perizinan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam perspektif Siyāsah Tanfidziyyah, pelaksanaan tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kedaulatan, amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pertanggungjawaban pemimpin, dan ketaatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan kualitas pelayanan agar perizinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. ABSTRACT Article 2 Paragraph (2) Letter d of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 concerning Risk-Based Business Licensing regulates the implementation of Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) in business licensing services. This study aims to determine the implementation of this provision at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of West Lampung Regency and to examine its implementation from the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah. This study uses a field research method with a qualitative approach and descriptive-analytical characteristics. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The data consisted of primary data obtained from DPMPTSP officers and business actors, as well as secondary data from relevant laws and regulations and literature. The results show that the implementation of Article 2 Paragraph (2) Letter d of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 at DPMPTSP of West Lampung Regency has not been implemented optimally. This can be seen from obstacles in socialization and information transparency, service times that sometimes face technical problems, and difficulties experienced by business actors in using the OSS system. In addition, some business actors do not yet understand business risk levels, types of licenses, and the requirements that must be fulfilled. From the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah, the implementation is also not yet fully in accordance with the principles of sovereignty, trust (amanah), deliberation (musyawarah), justice, equality, leadership accountability, and obedience of the people. Therefore, improvements in socialization, assistance, and service quality are needed so that the licensing process can run more effectively and provide benefits (maslahah) to the community.

Actions (login required)

View Item