ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN HARGA BARANG CASH ON DELIVERY OLEH KURIR SHOPEE (Studi Di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumatera Selatan)

Wulan, Fitri Utami (2026) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN HARGA BARANG CASH ON DELIVERY OLEH KURIR SHOPEE (Studi Di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumatera Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan transaksi jual beli melalui sistem Cash On Delivery (COD) pada platform ecommerce, khususnya Shopee, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penambahan harga oleh kurir pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumatera Selatan, penambahan harga tersebut dilakukan dengan nominal yang berbeda dari harga yang tercantum dalam aplikasi sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidakjelasan jumlah pembayaran. Praktik tersebut perlu dikaji karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik penambahan harga barang pada sistem Cash On Delivery (COD) oleh kurir Shopee di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumatera Selatan, dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penambahan harga barang pada sistem Cash On Delivery (COD) oleh kurir Shopee di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas 2 kurir Shopee Express (SPX) dan 8 pembeli pengguna metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penambahan harga dalam transaksi Cash On Delivery (COD) dilakukan saat penyerahan barang dengan nominal Rp300 sampai Rp5.000. Penambahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan uang kembalian, pembulatan pembayaran, jarak pengantaran, kondisi akses jalan, dan banyaknya paket yang harus diantar. Penambahan harga tidak selalu disertai penjelasan maupun kesepakatan dengan pembeli sehingga terjadi perbedaan antara harga yang tercantum dalam aplikasi dengan jumlah yang dibayarkan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli (bai„) antara penjual dan pembeli tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, penambahan harga secara sepihak oleh kurir tidak dibenarkan. Dalam akad wakālah, kurir hanya berwenang mengantarkan barang dan menerima pembayaran sesuai nominal dalam aplikasi, sedangkan dalam akad ijārah, kurir telah memperoleh upah (ujrah) dari perusahaan atas jasa pengiriman. Penambahan harga yang diminta kepada pembeli bukan merupakan bagian dari upah yang disepakati dan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan penipuan (tadlīs), serta bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran (ṣidq), keadilan(„adl), dan kerelaan para pihak. Adapun tambahan yang diberikan pembeli atas kemauan dan kerelaannya sendiri tanpa adanya permintaan dari kurir diperbolehkan sebagai pemberian sukarela. Dengan demikian, penambahan harga yang dilakukan secara sepihak tidak dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT The growth of sales transactions via the Cash On Delivery (COD) system on e-commerce platforms, particularly Shopee, has made it easier for the public to make payments. However, in practice, there are still instances where couriers add extra charges when delivering goods to buyers. In Sumbusari Village, Mesuji Raya Subdistrict, OKI Regency, South Sumatra, these surcharges differ from the prices listed in the app, leading to discrepancies and confusion regarding the payment amount. This practice warrants review as it is deemed inconsistent with the principles of Sharia Economic Law. The research questions in this study are: How do Shopee couriers in Sumbusari Village, Mesuji Raya Subdistrict, OKI Regency, South Sumatra, mark up the prices of goods under the Cash on Delivery (COD) system? And how does Islamic economic law analyze the practice of marking up the prices of goods under the Cash on Delivery (COD) system by Shopee couriers in Sumbusari Village, Mesuji Raya Subdistrict, OKI Regency, South Sumatra? This study is a field research project using a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The study involved 10 informants, consisting of 2 Shopee Express (SPX) couriers and 8 buyers who use the Cash On Delivery (COD) payment method. Informants were selected using purposive sampling. The research findings show that the practice of adding a surcharge in Cash On Delivery (COD) transactions occurs at the time of delivery, with amounts ranging from Rp300 to Rp5,000. These surcharges are influenced by limited change, payment rounding, delivery distance, road conditions, and the number of packages to be delivered. These price surcharges are not always accompanied by an explanation or agreement with the buyer, resulting in a discrepancy between the price listed in the app and the amount actually paid. From the perspective of Islamic Economic Law, the sales contract (bai„) between the seller and the buyer remains valid because it fulfills the essential elements and conditions of a sale. However, unilateral price surcharges imposed by the courier are not permissible. In a wakālah contract, the courier is only authorized to deliver the goods and receive payment according to the amount listed in the app, whereas in an ijārah contract, the courier has already received wages (ujrah) from the company for the delivery service. The price increase demanded from the buyer is not part of the agreed-upon remuneration and involves elements of uncertainty (gharar) and deception (tadlīs), as well as being contrary to the principles of trust (amanah), honesty (ṣidq), justice („adl), and the willingness of the parties. However, any additional payment made by the buyer of their own free will and without any request from the courier is permitted as a voluntary gift. Thus, a unilateral price increase is not justified under Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item