ANALISIS SIYĀSAH QAḌĀ’IYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 169/PUU-XXII/2024 TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN

VINA, VINA (2026) ANALISIS SIYĀSAH QAḌĀ’IYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 169/PUU-XXII/2024 TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan kesetaraan hak politik warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 169/puu-xxii/2024 terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen serta meninjaunya dari perspektif siyāsah qaḍā’iyyah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperkuat jaminan hak politik perempuan melalui penguatan keterwakilan dalam struktur parlemen sebagai wujud demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam perspektif siyāsah qaḍā’iyyah, putusan ini selaras dengan prinsip al-'adl (keadilan), al-musāwah (persamaan), dan almaṣlaḥah (kemaslahatan). Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memiliki landasan konstitusional yang kuat, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai hukum islam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum. ABSTRACT Women's representation in parliament constitutes an essential component of democratic principles and the equal political rights of citizens. This study aims to analyze constitutional court decision number 169/puu-xxii/2024 concerning women's representation in parliamentary bodies and to examine it from the perspective of siyāsah qaḍā’iyyah. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The data were collected through a literature review of court decisions, legislation, and relevant scholarly sources. The findings indicate that the decision strengthens the protection of women's political rights by enhancing their representation within parliamentary structures as a manifestation of a more inclusive and equitable democracy. From the perspective of siyāsah qaḍā’iyyah, the decision is consistent with the principles of al-'adl (justice), al-musāwah (equality), and al-maṣlaḥah (public benefit). Therefore, the decision not only possesses a strong constitutional foundation but also reflects islamic legal values in promoting fair governance oriented toward the public good.

Actions (login required)

View Item