IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAANNELAYANPERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus)

DHIYO, EMAN MANAN (2026) IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAANNELAYANPERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Masyarakat nelayan umumnya menghadapi kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas SDM. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mengamanatkan penyediaan prasarana usaha perikanan melalui Pasal 16 Ayat (3), meliputi TPI, pelabuhan perikanan, akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan tempat penyimpanan berpendingin. Namun implementasinya di Pekon Putihdoh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, belum optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas nelayan. Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 16 Ayat (3) dari perspektif kelompok sasaran kebijakan (bottom-up), yakni nelayan Pekon Putihdoh sebagai penerima manfaat langsung. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Pekon, aparatur kecamatan, dan lima nelayan (purposive sampling), serta data sekunder dari studi kepustakaan dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 16 Ayat (3) belum optimal seluruh prasarana yang diamanatkan (TPI, cold storage, SPBN, akses jalan) belum tersedia; bantuan pemerintah baru sebatas alat tangkap. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah pekon, lemahnya koordinasi pemerintah daerah, belum menjadi prioritas pembangunan, dan minimnya partisipasi nelayan dalam perencanaan. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip amanah, keadilan (al-’adalah), maslahah, al-musawah, dan syura, sehingga kebijakan belum memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan pesisir. ABSTRACT Fishing communities generally face high poverty rates, limited infrastructure, and low human resource quality. Lampung Provincial Regulation No. 8 of 2019 on the Protection and Empowerment of Fishermen mandates the provision of fisheries business infrastructure under Article 16(3), including fish auction sites, integrated fishing ports, access roads, electricity, clean water, and cold storage facilities. However, implementation in Pekon Putihdoh, Cukuh Balak District, Tanggamus Regency, has not been optimal, revealing a gap between normative provisions and the reality faced by fishermen. This study examines the implementation of Article 16(3) from the perspective of the policy target group (bottom-up approach)—namely the fishermen of Pekon Putihdoh as direct beneficiaries. Using a descriptive-analytical qualitative field research approach, primary data were obtained through interviews with the village secretary, subdistrict officials, and five fishermen selected via purposive sampling, while secondary data came from literature studies and Islamic legal sources. Data were analyzed inductively. The findings show that implementation of Article 16(3) remains suboptimal: none of the mandated infrastructure—fish auction sites, cold storage, dedicated fuel stations, or adequate access roads—has been provided; government assistance has been limited to fishing gear. Inhibiting factors include limited village government authority, weak coordination and follow-up from provincial government, the issue’s low priority in regional development, and minimal fishermen participation in planning. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah (executive Islamic governance), this indicates the regional government has not fully applied the principles of trustworthiness (amanah), justice (al-’adalah), public benefit (maslahah), equality (al-musawah), and consultation (syura), meaning the policy has yet to deliver tangible benefits or achieve its goal of improving coastal fishermen’s welfare.

Actions (login required)

View Item