IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MELESTARIKAN DESTINASI PARIWISATA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan)

Tri, Sukmawati (2026) IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MELESTARIKAN DESTINASI PARIWISATA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata berdasarkan Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan pada wisata kuliner kawasan Dermaga Bom, Kabupaten Lampung Selatan, dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Secara akademik, penelitian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan fungsi pengawasan dan evaluasi dengan praktik empiris di tingkat daerah. Gap kebijakan yang diuji terletak pada belum terformulasinya mekanisme operasional pengawasan dan evaluasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai turunan dari Pasal 11K.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator siyasah tanfidziyyah yang meliputi: (1) pelaksanaan kebijakan (tanfidz al-ahkam), (2) efektivitas pengawasan (al-raqabah), (3) akuntabilitas pemerintahan, dan (4) orientasi pada kemaslahatan publik (tahqiq al-maṣlaḥah).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dan evaluasi belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada penataan kawasan yang belum tertib, keterbatasan fasilitas, rendahnya jaminan keamanan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Secara hukum, temuan ini menunjukkan belum terpenuhinya amanat Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis partisipatif guna mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. ABSTRACK This study aims to analyze the implementation of supervision and evaluation in the management of tourism destinations based on Article 11K of Law Number 18 of 2025 concerning Tourism, focusing on the culinary tourism area of Dermaga Bom in South Lampung Regency, from the perspective of siyāsah tanfīdziyyah. Academically, this research is significant due to the existing gap between legal norms emphasizing supervisory and evaluative functions and their empirical practice at the regional level. The policy gap examined lies in the absence of systematically formulated, measurable, and sustainable operational mechanisms for supervision and evaluation as a derivative of Article 11K. This research employs a qualitative method with an empirical approach through in-depth interviews and field observations. The analysis is conducted using the indicators of siyāsah tanfīdziyyah, which include: (1) policy implementation (tanfīdz al-ahkām), (2) effectiveness of supervision (al-raqābah), (3) governmental accountability, and (4) orientation toward public welfare (tahqīq al-maṣlaḥah). The findings reveal that the implementation of supervision and evaluation has not been optimal due to limited human resources, weak inter-agency coordination, and the absence of a structured and sustainable evaluation system. These conditions result in poorly organized spatial management, limited facilities, inadequate security assurance, and low community participation. Legally, these findings indicate that the mandate of Article 11K of Law Number 18 of 2025 concerning Tourism has not been fully fulfilled in the practice of regional governance. The implications of this study highlight the need to strengthen derivative regulations, enhance the institutional capacity of regional governments, and develop participatory-based supervision and evaluation systems to achieve effective, accountable, and public welfare-oriented tourism governance.

Actions (login required)

View Item