TINJAUANHUKUM ISLAMTERHADAP PENGUASAAN HARTA BERSAMAOLEH MANTAN ISTRI KARENA MANTAN SUAMI TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH SETELAH PERCERAIAN (Studi di Dusun Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam)

NADYA, ROMADINDA (2026) TINJAUANHUKUM ISLAMTERHADAP PENGUASAAN HARTA BERSAMAOLEH MANTAN ISTRI KARENA MANTAN SUAMI TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH SETELAH PERCERAIAN (Studi di Dusun Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penguasaan harta bersama oleh mantan istri karena mantan suami tidak memberikan nafkah setelah perceraian dan mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta bersama oleh mantan istri karena mantan suami tidak memberikan nafkah di Dusun Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu setelah perceraian, terutama terkait nafkah anak dan hak-hak mantan istri yang belum terpenuhi. Apabila mantan suami lalai atau sengaja tidak memberikan nafkah, maka mantan istri diperbolehkan menuntut haknya melalui mekanisme yang dibenarkan syariat dan hukum positif. Penguasaan harta bersama oleh mantan istri dapat dipandang sah menurut hukum Islam apabila dilakukan sebatas untuk memperoleh hak yang menjadi bagiannya dan tidak mengandung unsur kezaliman, penguasaan secara berlebihan, maupun perampasan hak pihak lain. Dengan demikian, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam. ABSTRACT This study aims to analyze the practice of joint property control by ex-wives because the ex-husband does not provide maintenance after the divorce and examines the Islamic legal perspective on joint property control by ex-wives because the ex-husband does not provide maintenance in Pagar Alam Hamlet, North Pagar Alam District, Pagar Alam City. This study employs a qualitative research method, specifically one that generates descriptive data. The type of research conducted is field research, which involves examining data sourced directly from the research site. The study is descriptive-analytical in nature, and data collection was carried out through a literature review, with the data analyzed using a descriptive-qualitative approach. The results of the study indicate that in Islamic law, a former husband still bears certain obligations after divorce, especially regarding child support and the rights of the former wife that have not been fulfilled. If the former husband neglects or intentionally refuses to provide financial support, the former wife is permitted to claim her rights through mechanisms justified by Islamic law and positive law. The control of joint property by a former wife may be considered lawful in Islamic law if it is carried out solely to obtain the rights that belong to her and does not contain elements of injustice, excessive control, or deprivation of the rights of others. Therefore, the principles of justice, public benefit, and protection of rights serve as the primary foundations in resolving disputes over joint property after divorce according to Islamic law.

Actions (login required)

View Item