IMPLEMENTASI PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)

AGUM, WIRANATA FERDA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH (Studi Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 48 Undang-Undang nomor 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal tersebut mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, dan Pasal 4A yang menyatakan “Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdapat tahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (2), yang menyatakan “Bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O19 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026”. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Jaminan Produk Halal di Kota Bandar Lampung; Bagaimana implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Jaminan Produk Halal di Kota Bandar Lampung perspektif fiqh siyasah tanfiziyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori fiqh siyasah tanfiziyah serta didukung oleh berbagai teori lain yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek kajian yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Secara normatif, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM melalui mekanisme self declare yang dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta mendorong penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha, kendala administrasi dan dokumentasi, keterbatasan jumlah pendamping, permasalahan bahan baku, serta hambatan teknologi dalam penggunaan sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Kota Bandar Lampung. Kata Kunci: Pasal 48, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Jaminan Produk Halal, Usaha Mikro dan Kecil, Fiqh Siyasah Tanfiziyah. ABSTRACT Article 48 of Law Number 06 of 2023 concerning the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into law requires micro and small business actors to obtain halal certification. This requirement is emphasized in Article 4, which states that “Products entering, circulating, and traded within the territory of Indonesia must be halal-certified,” and Article 4A, which states that “For micro and small business actors, the obligation to obtain halal certification as referred to in Article 4 is based on the halal declaration made by the micro and small business actors themselves.” Furthermore, Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Administration of Halal Product Assurance provides stages for the mandatory halal certification for micro and small business actors, as regulated in Article 160 paragraph (2), which states that “For micro and small business actors, the phased obligation for halal certification of food products, beverages, slaughter products, and slaughtering services begins on October 17, 2019, and ends on October 17, 2026.” Based on these legal issues, the problems discussed are: How is the implementation of Article 48 of Law Number 6 of 2023 concerning Halal Product Assurance in Bandar Lampung City; and How is the implementation of Article 48 of Law Number 6 of 2023 concerning Halal Product Assurance in Bandar Lampung City from the perspective of fiqh siyasah tanfiziyah. The method used in this research is descriptive qualitative, where data were collected through two sources, namely primary data and secondary data. This study was analyzed using the theory of fiqh siyasah tanfiziyah and supported by various other relevant theories in order to obtain a deeper understanding of the object under study. The results of this study indicate that, normatively, Article 48 of Law Number 6 of 2023 concerning Halal Product Assurance aims to facilitate halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a self-declare mechanism assisted by Halal Product Process Assistants (PPH), as well as to encourage the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH). However, in practice, various obstacles are still encountered, such as the low level of understanding among business actors, administrative and documentation constraints, the limited number of assistants, issues related to raw materials, and technological barriers in the use of digital systems. This shows a gap between legal provisions and the realities in the field regarding the implementation of Halal Product Assurance in Bandar Lampung City. Keywords: Article 48, Law Number 6 of 2023, Halal Product Assurance, Micro and Small Enterprises, Fiqh Siyasah Tanfiziyah.

Actions (login required)

View Item