IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG: ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2025

Barry, Irsyad Putra (2026) IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG: ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2025. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Opsen Pajak MBLB melalui perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Hasil analisis naskah menunjukkan bahwa materi muatan di Pasal 7 dan Pasal 8 Perwali tersebut secara substansial telah selaras dengan prinsip Amanah (akuntabilitas) melalui sistem penyetoran terintegrasi, dan prinsip Al-’Adalah (keadilan) melalui kewajiban pembukuan usaha yang jujur untuk mencegah beban pajak berlebihan (excessive taxation). Penegakan sanksi administratif dalam regulasi ini dikategorikan sebagai bentuk Ta’zir yang bertujuan menjaga wibawa hukum dan kemaslahatan publik (maslahah mursalah). Penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan ini secara normatif bergantung pada integritas transparansi data produksi untuk mencegah praktik al-batil (perolehan harta yang tidak benar). Sebagai simpulan, kebijakan opsen pajak MBLB di Kota Bandar Lampung bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan manifestasi kewajiban eksekutif dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan pemulihan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2025 concerning Procedures for the Collection of Non-Metallic Mineral and Rock Tax (MBLB) and the MBLB Tax Surtax through the perspective of Siyāsah Tanfīdhiyyah. The analysis results indicate that the substantive provisions contained in Articles 7 and 8 of the Mayor Regulation are in line with the principle of Amānah (accountability) through an integrated payment system, as well as the principle of al- ‘Adālah (justice) through the obligation to maintain honest business records in order to prevent excessive taxation. The enforcement of administrative sanctions within this regulation is categorized as a form of Ta‘zīr, aimed at preserving the authority of the law and public welfare (maṣlaḥah mursalah). This study further emphasizes that the normative effectiveness of this policy depends on the integrity and transparency of production data to prevent practices of al-bāṭil (unlawful acquisition of wealth). In conclusion, the MBLB tax surtax policy in Bandar Lampung City is not merely a fiscal instrument, but also a manifestation of the executive authority’s obligation to maintain a balance between natural resource exploitation and environmental restoration for the welfare of society.

Actions (login required)

View Item