IMPLEMENTASI PASAL 27 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

AJENG, GITA PITALOKA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 27 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Peningkatan mobilitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur menyebabkan kepadatan, khususnya di persimpangan yang berpotensi menimbulkan konflik dan kecelakaan. Salah satu perangkat pengendalian lalu lintas adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014, yang meliputi penempatan, pemeliharaan, dan penghapusan berdasarkan kebutuhan teknis serta evaluasi kondisi lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 27 di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan APILL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara faktual pelaksanaannya belum optimal. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi telah sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan efektivitas implementasi, serta optimalisasi pengelolaan infrastruktur guna meningkatkan keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. ABSTRACT Traffic and road transportation are systems consisting of various elements aimed at ensuring safety, order, and smooth traffic flow. Increased public mobility that is not balanced with infrastructure capacity causes congestion, especially at intersections that have the potential to cause conflict and accidents. One of the traffic control devices is the Traffic Signal Device (APILL) regulated in Article 27 of the Minister of Transportation Regulation Number PM 49 of 2014, which includes placement, maintenance, and removal based on technical needs and evaluation of traffic conditions. This study aims to analyze the implementation of Article 27 in the Bandar Lampung City Transportation Agency and review it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This study uses field research. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are through observation, interviews, and documentation. Data processing techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data analysis used a qualitative method using analytical descriptive methods. The results of the study indicate that normatively the APILL policy is in accordance with applicable provisions, but in fact its implementation is not optimal. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, implementation has been in line with the principles of trust, justice, and public welfare, but has not been fully effective. Therefore, strengthening inter-agency coordination, increasing implementation effectiveness, and optimizing infrastructure management are necessary to enhance public safety and welfare.

Actions (login required)

View Item