IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALANDAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

LISNAWATI, BINTI SARINO (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALANDAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian muatan lebih berdasarkan Peraturan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi batas yang diizinkan sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri atas aparatur desa, masyarakat, pemilik warung, dan sopir truk, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian muatan lebih belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi lemahnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan pengemudi, keterbatasan fasilitas pengawasan seperti jembatan timbang, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan berlebih. Kondisi tersebut mengakibatkan kerusakan jalan yang semakin parah dan berdampak pada keselamatan serta mobilitas masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan secara efektif demi mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ammah). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, penyediaan sarana pendukung, serta sinergi antarinstansi agar kebijakan pengendalian muatan lebih dapat terlaksana secara efektif dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of the policy on controlling vehicle overloading based on Law Number 22 of 2009 in Rukti Basuki Village, Rumbia District, Central Lampung Regency, and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah (Islamic administrative policy). The study is motivated by the persistent prevalence of freight vehicles carrying loads exceeding permitted limits, which causes road infrastructure damage, increases accident risks, and hinders local economic activities. A qualitative research method with a case study approach was employed. Data were gathered through observation, interviews, and documentation involving nine informants comprising village officials, local residents, shop owners, and truck drivers and subsequently analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques, with validity verified through source and method triangulation. The results indicate that the implementation of the overloading control policy has not yet proceeded optimally. Obstacles identified include inadequate dissemination of information to business operators and drivers, limited monitoring facilities (such as weighbridges), a lack of inter-agency coordination, and a lack of firm law enforcement regarding overloading violations. These conditions have led to worsening road damage and have impacted public safety and mobility. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the government has an obligation to implement policies effectively to realize the public interest (maslahah ammah). Therefore, it is necessary to strengthen monitoring, ensure consistent law enforcement, provide supporting facilities, and foster inter-agency synergy so that the overloading control policy can be implemented effectively and safeguard the public interest.

Actions (login required)

View Item