IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Muhammad, Ferdiwansyah (2026) IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pemungutan retribusi parkir liar oleh oknum petugas yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2021, khususnya Pasal 1 Ayat (6) yang mengatur definisi dan ketentuan objek pajak parkir. Permasalahan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana implementasi regulasi tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam perspektif fiqh siyasah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat (6) dalam praktik pemungutan pajak parkir di Kota Bandar Lampung serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori fiqh siyasah, khususnya konsep amanah, keadilan, dan pengelolaan harta negara. Teori ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan pajak parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan nilai-nilai dalam fiqh siyasah Islam. Fokus utama dari metode ini adalah mengungkapkan realitas sosial dan keagamaan yang menyertai pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 Ayat (6) Perwali Nomor 10 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Ditemukan adanya ketidaktertiban dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir serta kurangnya pengawasan dan transparansi dari pihak berwenang. Dalam perspektif fiqh siyasah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam mengelola pendapatan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan parkir agar sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun nilai-nilai keislaman. ABSTRACK This study is motivated by the widespread illegal collection of parking levies by unauthorized individuals, which contradicts Bandar Lampung Mayor Regulation Number 10 of 2021, particularly Article 1 Paragraph (6), which defines and regulates parking tax objects. This issue has caused public concern and raises questions about the extent to which the regulation is being effectively implemented in accordance with the principles of justice from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence). Based on this context, the research questions focus on how Article 1 Paragraph (6) is implemented in the field and how the regulation is interpreted through the lens of fiqh siyasah. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collected through interviews, observation, and documentation. The theoretical framework is grounded in fiqh siyasah, particularly the concepts of trust (amanah), justice, and public financial management. These principles are applied to assess the consistency between the parking tax collection practices by the Bandar Lampung Transportation Department and Islamic governance values. This approach aims to reveal the socio-religious dynamics underlying the implementation of public policy. The findings reveal that the implementation of Article 1 Paragraph (6) of Mayor Regulation Number 10 of 2021 has not fully complied with the existing legal framework. Irregularities in parking tax collection, lack of supervision, and poor transparency were observed. From the perspective of fiqh siyasah, such practices violate the principles of justice and trust in managing state revenues. Therefore, systemic reforms and stronger oversight are necessary to align parking management practices with both legal regulations and Islamic ethical values.

Actions (login required)

View Item