PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TEGAK TEGEI DALAM PEMBAGIAN KEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Masyrakat Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang)

Ahmad, Adi Jaya (2026) PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TEGAK TEGEI DALAM PEMBAGIAN KEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Masyrakat Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan pada masyarakat lampung pepadun Menggala.Tradisi tegak tegei merupakan praktik pengangkatan mempelai pria sebagai anak tertua atau ahli waris dalam keluarga mempelai perempuan, terutama ketika pihak perempuan merupakan anak tunggal atau tidak memiliki saudara laki-laki. Tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan adat berlangsung.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan pada masyarakat Lampung Pepadun Menggala, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait, dan data sekunder dari literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tegak tegei merupakan bentuk adat yang bertujuan menjaga keberlangsungan garis sosial keluarga, kedudukan adat, dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari „urf (kebiasaan/adat) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam hal nasab dan kewarisan. Oleh karena itu, tradisi tegak tegei dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang hanya berfungsi sebagai pengakuan sosial-adat dan tidak mengubah ketentuan nasab maupun hak waris yang telah ditetapkan syariat.Berdasarkan hasil penelitian, tradisi tegak tegei dalam pembagian kewarisan dilandasi oleh pandangan hukum Islam bahwa anak angkat mendapatkan harta berupa hibah. Hal ini karena anak angkat diposisikan sebagai anak kandung yang akan merawat orang tua mempelai wanita karena dianggap sebagai anak pertama laki-laki dikeluarga wanita. Penelitian ini dilakukan guna menghindari keraguan dalam pembagian warisan sekaligus memberikan jaminan ekonomi bagi anak angkat di masa depan. Namun, jika ditelaah menurut hukum Islam, praktik ini tidak selaras dengan asas keadilan serta ketentuan pembagian warisan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Dalam ajaran Islam, pemberian hibah kepada anak angkat memang diperbolehkan, terlebih setelah dilakukan pemisahan harta bersama (gono-gini) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, apabila pemberian hibah dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan hak ahli waris yang sah, maka hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan serta berpotensi memicu konflik dalam keluarga. ABSTRACT. This study discusses the Islamic legal perspective on the Upright Tegei tradition in the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun Menggala community. The Upright Tegei tradition is the practice of appointing the groom as the eldest child or heir in the bride's family, especially when the woman is an only child or has no brothers. This tradition is carried out before the traditional wedding procession takes place. This study aims to determine the practice of implementing the Upright Tegei tradition in the distribution of inheritance in the Lampung Pepadun Menggala community, as well as to analyze the Islamic legal perspective on this tradition. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, with primary data sources from traditional leaders, community leaders, and related parties, and secondary data from relevant literature. The results of the study indicate that the Upright Tegei tradition is a form of custom that aims to maintain the continuity of the family's social line, customary position, and the distribution of responsibilities in the female family. In the perspective of Islamic law, this tradition can be understood as part of the „urf (customs/customs) that can be accepted as long as it does not conflict with the principles of sharia, especially in terms of lineage and inheritance. Therefore, the tradition of holding tegei can be accepted in Islamic law as long as it only functions as a socio-customary recognition and does not change the provisions of lineage or inheritance rights that have been established by sharia. Based on the results of the study, the tradition of holding tegei in the distribution of inheritance is based on the view of Islamic law that adopted children receive property in the form of grants. This is because adopted children are positioned as biological children who will care for the bride's parents because they are considered the first male child in the woman's family. This research was conducted to avoid doubts in the distribution of inheritance while providing economic security for adopted children in the future. However, when examined according to Islamic law, this practice is inconsistent with the principles of justice and the provisions for inheritance distribution as stipulated in Surah An-Nisa verses 7 and 11. In Islamic teachings, giving gifts to adopted children is permitted, especially after the separation of joint assets (gono-gini) as stipulated in Article 35 of Marriage Law Number 1 of 1974. However, if the giving of gifts is excessive and does not consider the rights of legitimate heirs, it is considered contrary to the principles of justice and has the potential to trigger conflict within the family.

Actions (login required)

View Item