TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

ZAKY, FARHAN ZAIDAN (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Mekanisme penerimaan peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunya. Kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah ialah mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah ditiap-tiap daerah yang berada di Provinsi Lampung tidak luput juga dari pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Setiap orang tua pasti memiliki keinginan agar anaknya masuk dalam lembaga pendidikan yang berkualitas baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, maupun kualitas tenaga pendidik. Namun dengan adanya sistem zonasi calon peserta didik tidak bisa memilih sekolah yang diinginkanya dan diarahkan untuk bersekolah di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Maka, hal ini menjadi pemicu pertentangan terhadap kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui Penerapan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Satuan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung? (2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Satuan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung? Jenis metode penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian deskripstif analisis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu 68 orang berupa seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Lamung dan sampel yang terdiri dari 1 orang kepala dinas dan 3 orang staff pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data melalui pemeriksaan data, sistematisasi data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penerapan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Satuan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tersebut dianggap oleh masyarakat lebih membatasi para peserta didik dalam memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan nilai dan prestasi yang mereka dapatkan. Sehingga penerapan sistem zonasi menjadi sebuah hambatan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi pengetahuan, kemampuan dan prestasi hanya dikarnakan adanya radius atau ketentuan zonasi ini. (2) Menurut tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Satuan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung secara tujuannya telah sesuai dengan prinsip Siyasah Tanfidziyyah yakni prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan karna terdapat titik pekat di dalam peraturan ini yaitu hak untuk dipersamakan pendidikan berbeda dengan hak untuk memilih tempat pendidikan atau sekolah yang diinginkan melalui takaran nilai atau intelektual yang dimiliki oleh para masingmasing peserta didik yang berbeda pemikirannya. ABSTRACT The mechanism for new student admissions involves numerous complex considerations, such as grade standardization, school entry requirements, and policies from the government and educational institutions that frequently change from year to year. A new policy established by the government concerns the zoning system for new student admissions; the implementation of this system across schools in Lampung Province has sparked both support and opposition. Parents naturally desire for their children to attend educational institutions of high quality—regarding facilities, infrastructure, the teaching-learning process, and the quality of educators. However, under the zoning system, prospective students cannot choose their preferred schools but are instead directed to attend the school closest to their place of residence. Consequently, this has become a source of contention regarding the policy. The objectives of this study are: (1) To examine the implementation of Article 11 of the Lampung Province Governor's Regulation Number 9 of 2024 concerning the admission of new students to Senior High Schools, Vocational High Schools, and Special Education Units under the Lampung Province Education Office; and (2) To analyze the implementation of said Article 11 from the perspective of *Fiqh Siyasah* (Islamic political jurisprudence). This study employs a field research method with a descriptive-analytical approach. Data sources include both primary and secondary data. The population consists of 68 employees of the Lampung Province Education Office, with a sample comprising the Head of the Office and three staff members. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis involves data verification, systematization, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) The implementation of Article 11 of Governor Regulation Number 9 of 2024—concerning the admission of new students to Senior High Schools, Vocational High Schools, and Special Education Units under the Lampung Province Education Office—is perceived by the public as restricting students' ability to choose their desired schools based on their earned grades and achievements. Consequently, the zoning system acts as a barrier to students developing their knowledge, capabilities, and achievements solely due to the radius or zoning requirements involved. (2) From the perspective of *Fiqh Siyasah* (Islamic political jurisprudence), the objective of this regulation aligns with the principles of *Siyasah Tanfidziyyah* (executive governance), specifically the principles of justice and public interest (*maslahah*). However, its implementation requires careful consideration regarding a critical nuance: the right to equal educational opportunity differs from the right to select a specific school based on the academic merit or intellectual aptitude of individual students, each of whom possesses a unique mindset.

Actions (login required)

View Item