TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TANI KECAMATAN KEMILING OLEH DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

ANDRE, YUDA ERLANGGA (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TANI KECAMATAN KEMILING OLEH DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (3MB)

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pasar, khususnya terkait kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga aksesibilitas wilayah dan kelancaran lalu lintas di sekitar Pasar Tani Kecamatan Kemiling. Permasalahan utama penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan, yang ditandai dengan masih adanya pedagang yang berjualan di badan jalan dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pedagang Pasar Tani dan pegawai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya konsistensi penegakan aturan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum pedagang menjadi faktor utama penghambat implementasi Perda. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfīdziyyah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan pencegahan kemudaratan yang menjadi tujuan utama kebijakan publik dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah sebagai ulil amri melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten demi terwujudnya tata kelola pasar yang tertib dan berorientasi pada kepentingan umum. Abstract This article examines the implementation of Article 7 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 3 of 2022 on Market Administration, which obliges the local government to ensure territorial accessibility and traffic flow around traditional markets. This study is motivated by the continued presence of trading activities at the Kemiling Subdistrict Farmers‟ Market that utilize road bodies as trading spaces, thereby potentially disrupting public interests. The research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through semi-structured interviews with five market traders and three officials from the Bandar Lampung City Trade Office, supported by a literature review of statutory regulations and fiqh siyasah scholarship. The findings indicate that the implementation of Article 7 has not been optimal due to weak consistency in law enforcement, limited administrative resources, and low compliance among traders with designated trading locations. From the perspective of fiqh siyasah tanfīdziyyah, these conditions reflect the suboptimal role of the local government as ulil amri in realizing the principles of justice (al-„adl), public welfare (maṣlaḥah „āmmah), and the prevention of harm (sadd al-dharī„ah). This article argues that strengthening the consistent and equitable implementation of market policies is essential to achieving optimal public welfare.

Actions (login required)

View Item