KESENJANGAN IMPLEMENTASI PASAL 16 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH (Studi Di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)

Dwirozalia, BINTI Soldan (2026) KESENJANGAN IMPLEMENTASI PASAL 16 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH (Studi Di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kondisi jalan di Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara yang belum sepenuhnya memadai mengindikasikan ada kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, khususnya Pasal 16, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penanganan jalan sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan “untuk menganalisis implementasi Pasal 16 dalam penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfiziyyah.” Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui pendekatan lapangan melalui wawancara dengan pihak dinas terkait dan masyarakat. Temuan yang ada menjabarkan Pemda mempunyai kewenangan terhadap 215 ruas jalan dengan total panjang mencapai 1.205,06 km. Program penanganan jalan tahun 2026 meliputi pembangunan sepanjang 15 km dan rehabilitasi berkala sepanjang 20 km. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, sumber daya, serta kondisi lingkungan dan cuaca. Pada pandangan siyasah tanfiziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang layak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan agar penanganan jalan dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata. ABSTRACT The inadequate condition of roads in Abung Tinggi District, North Lampung Regency, indicates a gap between legal provisions and conditions on the ground. Based on Law Number 2 of 2022 concerning Roads, specifically Article 16, local governments are responsible for the implementation and maintenance of roads within their authority. This study aims “to analyze the implementation of Article 16 in road management in Abung Tinggi District and to review it from a siyasat tanfiziyyah perspective.” The method used is empirical juridical through a field approach through interviews with relevant agencies and the community. The findings describe the local government as having authority over 215 road sections with a total length of 1,205.06 km. The 2026 road maintenance program includes the construction of 15 km and periodic rehabilitation of 20 km. However, implementation has not been optimal due to limited budget, resources, and environmental and weather conditions. From the siyasat tanfiziyyah perspective, the government has a responsibility to realize the public welfare through the provision of adequate infrastructure. Therefore, improvements are needed in policy implementation so that road management can be carried out more effectively and evenly.

Actions (login required)

View Item