TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 115 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Pada Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan)

Daffael, Queency Adam (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 115 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Pada Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kepolisian memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi adalah balap liar di jalan umum. Kenyataannya, praktik balap liar di wilayah Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan masih ditemukan dan berpotensi membahayakan keselamatan pelaku maupun masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan Pasal 115 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menertibkan balap liar di wilayah Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan; (2) bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pasal 115 Huruf b tersebut; dan (3) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data berupa data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan hukum positif dan teori fiqh siyasah yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 115 Huruf b dalam menertibkan balap liar dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, serta koordinasi dengan aparat setempat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pembubaran balap liar, penyitaan kendaraan, dan pemberian sanksi tilang kepada pelaku. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tersebut antara lain adanya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat serta dukungan aparat setempat. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel kepolisian, serta minimnya pengawasan di lokasi rawan balap liar. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan kepolisian telah sesuai dengan prinsip siyāsah tanfīżiyyah, yaitu kewenangan pemerintah dalam menegakkan hukum demi menjaga kemaslahatan umum. Penertiban balap liar juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī„ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifẓ al-nafs) dan harta (hifẓ al-māl). ABSTRACT The police have duties and authority in maintaining public order and security, including the enforcement of traffic law based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. One form of violation that frequently occurs is illegal street racing on public roads. In reality, the practice of illegal street racing in the jurisdiction of the Jati Agung Sector Police, South Lampung, is still found and has the potential to endanger both the participants and the surrounding community. This study formulates the following research problems: (1) how is the implementation of Article 115 letter b of Law Number 22 of 2009 in controlling illegal street racing in the jurisdiction of the Jati Agung Sector Police, South Lampung; (2) what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of Article 115 letter b; and (3) how is the fiqh siyasah perspective on the implementation of these provisions. This research employs a field research method with a descriptiveanalytical approach. The data sources consist of primary and secondary data, collected through interviews, observation, and documentation. The data are analyzed qualitatively using a positive law approach and fiqh siyasah theory relevant to the research problem. The results show that the implementation of Article 115 letter b in controlling illegal street racing is carried out through preventive and repressive efforts. Preventive measures include routine patrols, socialization to the community and students, and coordination with local authorities. Meanwhile, repressive measures include the dispersal of illegal street racing activities, vehicle confiscation, and the imposition of traffic fines on offenders. Supporting factors include cooperation between the police and the community, as well as support from local authorities. Inhibiting factors include low public legal awareness, limited police personnel, and insufficient supervision in areas prone to illegal street racing. From the perspective of fiqh siyasah, these actions are in accordance with the principle of siyāsah tanfīżiyyah, namely the authority of the government to enforce laws in order to maintain public welfare. The control of illegal street racing is also in line with the objectives of maqāṣid al-sharī„ah, particularly in protecting life (hifẓ al-nafs) and property (hifẓ al-māl).

Actions (login required)

View Item