ANALISISSIYĀSAH TANFIŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 14PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)

KIKI, LUFITASARI (2026) ANALISISSIYĀSAH TANFIŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 14PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia sebagai negara agraris sangat bergantung pada sektor pertanian. Namun, alih fungsi lahan pertanian terus meningkat, termasuk di Kabupaten Pringsewu. Padahal, regulasi melarang hal tersebut demi menjaga ketahanan pangan. Fenomena ini menarik ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfiżiyyah untuk memahami implementasi kebijakan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pringsewu? Dan bagaimana analisis Siyāsah Tanfiżiyyah mengenai implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pringsewu? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 15 orang, yakni 1 orang Camat dan 2 orang tokoh masyarakat, dan 12 orang masyarakat di Kecamatan Pringsewu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahw Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pringsewu belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan banyak petani menjual lahannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sementara tidak tersedia program bantuan atau insentif dari pemerintah yang dapat membuat petani tetap bertahan dalam sektor pertanian. Nilai tanah di Kecamatan Pringsewu yang terus meningkat membuat lahan pertanian lebih menguntungkan jika dijual untuk pembangunan non-pertanian. Pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap ketentuan LP2B. Tidak adanya sanksi tegas membuat aturan ini kurang efektif diimplementasikan.Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pringsewu belum sesuai dengan prinsip Siyāsah Tanfiżiyyah sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58. Perspektif Siyāsah Tanfiżiyyah yang menekankan kewajiban pemegang otoritas untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. ABSTRACT Indonesia, as an agricultural country, relies heavily on the agricultural sector. However, agricultural land conversion continues to increase, including in Pringsewu Regency. This practice is prohibited by regulations to ensure food security. This phenomenon is interesting to examine from a jurisprudential law (Fiqh siyasah) perspective to understand the implementation of regional policies. The research questions are: How is Article 14 of Pringsewu Regency Regulation Number 06 of 2015 concerning Sustainable Agricultural Land Protection implemented in Pringsewu District? And what is the jurisprudential law's perspective on the implementation of Article 14 of Pringsewu Regency Regulation Number 06 of 2015 concerning Sustainable Agricultural Land Protection in Pringsewu District? This research is a field study and is descriptive in nature. Fifteen informants served as primary data sources: one sub-district head, two community leaders, and twelve community members in Pringsewu District. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study concluded that the implementation of Article 14 of Pringsewu Regency Regulation Number 06 of 2015 concerning Sustainable Agricultural Land Protection in Pringsewu District has not been optimal. This is because many farmers are selling their land due to pressing economic needs, while there are no government assistance programs or incentives available to keep them in the agricultural sector. The continuously increasing value of land in Pringsewu District makes selling agricultural land for non-agricultural development more profitable. The local government is considered to have not been optimal in monitoring and taking action against violations of the LP2B provisions. The sssabsence of strict sanctions makes this regulation less effective in its implementation. The implementation of Article 14 of Pringsewu Regency Regulation Number 06 of 2015 concerning Sustainable Agricultural Land Protection in Pringsewu District does not align with the principles of Islamic jurisprudence (Siyāsah Tanfiżiyyah) as stated in QS. An-Nisa verse 58. Perspective of Siyāsah Tanfiżiyyah, which emphasizes the obligation of authority holders to fulfill their mandate and uphold justice in implementing policies.

Actions (login required)

View Item