IMPLIKASI HUKUM STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SAFARIKA, KHUMAYIROH (2026) IMPLIKASI HUKUM STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Abstrak Pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum untuk menegakkan tertib hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, namun putusan pengadilan Agama Nomor 342/Pdt/G/2022/PA.Gdt hanya berfokus pada pembatalan perkawinan karena hubungan darah (mahram), sedangkan implikasi hukum terhadap status anak belum dianalisis secara komprehensif melalui perspektif komparatif hukum keluarga Islam dan hukum positif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai perlindungan status anak dalam kedua sistem hukum dengan penerapannya dalam putusan pengadilan sehingga memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif pertimbangan hukum hakim serta implikasi hukum status anak akibat pembatalan karena hubungan darah dalam putusan pengadilan agama nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan teori legal certainty dan teori maqasid syari‘ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara komparatif hukum keluarga Islam dan hukum positif memiliki persamaan dalam memandang bahwa pembatalan perkawinan karena hubungan darah merupakan konsekuensi dari larangan perkawinan serta tidak menghilangkan perlindungan terhadap status hukum anak. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan, yaitu hukum keluarga Islam berlandaskan Al-Qur‘an, hadis, dan pendapat para fuqaha, sedangkan hukum positif berlandaskan Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan kedua sistem hukum dalam menetapkan pembatalan perkawinan, namun amar putusan belum mengatur secara eksplisit implikasi hukum terhadap status anak sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum demi menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi anak. Abstract Marriage annulment is a legal instrument intended to uphold the legitimacy of marriage law as regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. However, it may lead the potential to cause serious problems regarding the status and legal protection of children born from the marriage. This study aims to analyze the legal implications on the status of children due to the annulment of marriage in the Religious Court Decision Number 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt reviewed from the perspective of Islamic family law and positive law, and to assess its compliance with the principles of child protection as guaranteed in Article 28B paragraph (2) of the year 1945 Constitution and Law Number 35 of the year 2014 concerning Child Protection. This study employed a normative juridical research method, and the type of study used is field libary. It utilizes legislative, conceptual, and case studies. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed comparative using descriptive-analytical techniques. The results of this study indicate that although the court has determined that the child remains a legitimate child, the decision has not yet formulated operational and enforceable legal implications. From the perspective of Islamic family law, this condition is not fully in line with the obligation of child care and financial support as stated in QS. Al-Baqarah verse 233 and positivized in Article 45 and Article 80 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, from a positive law perspective, the decision does not fully reflect the state's obligation to protect children as mandated by Article 28B paragraph (2) of the year 1945 Constitution, Article 2 and Article 23 of Law Number 35 of the year 2014 concerning Child Protection, as well as the principle that the decision must be clear and enforceable based on civil procedural law. Consequently, the protection provided to the child in this case remains declaratory in nature and has not yet provided strong and effective legal protection. This study concludes that court decisions in cases of annulment of marriage are not sufficient merely to determine the status of the child, they must also clearly and concretely formulate the legal implications inherent in that status, ensuring its alignment with Islamic family law and positive law and fulfill the legal objectives of justice, legal assurance, and expediency.

Actions (login required)

View Item