PERAN BHABINKAMTIBMAS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 PASAL 27 AYAT 1 & 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Polsek Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

MUHAMAD, MUSTAKIM (2026) PERAN BHABINKAMTIBMAS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 PASAL 27 AYAT 1 & 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Polsek Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan terkait peran Bhabinkamtibmas di Kelurahan Way Dadi Baru, Wilayah Hukum Polsek Sukarame. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 27 Ayat 1 & 2, Bhabinkamtibmas wajib melaksanakan tugas pembinaan, deteksi dini, mediasi, serta kunjungan dari rumah ke rumah (door to door system). Namun, pada kenyataannya masih banyak warga yang belum mengenal petugas Bhabinkamtibmas dan penyelesaian masalah sosial lingkungan belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran Bhabinkamtibmas berdasarkan Perkapolri tersebut serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari 1 Kapolsek, 1 Unit Binmas, 1 Aparat Desa, dan 7 orang unsur masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung di Daerah Way Dadi Baru, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 27 Ayat 1 & 2 oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Sukarame belum sepenuhnya maksimal karena kendala pengenalan personal ke masyarakat dan optimalisasi mediasi konflik sosial. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan fungsi pemolisian masyarakat ini merupakan bagian dari kewajiban penguasa (tanfiz al-ahkam) untuk menegakkan ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah mursalah) yang memerlukan penguatan efektivitas birokrasi dan eksekusi di tingkat bawah. ABSTRAK This research is motivated by the gap between regulations and the reality on the ground regarding the role of Bhabinkamtibmas (Community Policing Officers) in Way Dadi Baru Village, under the legal jurisdiction of the Sukarame Sectoral Police. Based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 3 of 2015 Article 27 Paragraph 1 & 2, Bhabinkamtibmas is obligated to carry out community guidance, early detection, mediation, and door-to-door visits. However, in reality, many residents still do not know their local Bhabinkamtibmas officers, and the resolution of social-environmental issues has not run optimally. This study aims to determine the implementation of the Bhabinkamtibmas role based on the police regulation and to review it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah (executive governance in Islamic politics). The research method used is field research with a qualitative approach that is descriptive-analytical in nature. Primary data sources were obtained through interviews with informants selected using a purposive sampling technique, consisting of 1 Sectoral Police Chief (Kapolsek), 1 Community Development Unit (Binmas) officer, 1 Village Official, and 7 community members. Data collection was carried out through interviews, direct observation in the Way Dadi Baru area, and documentation. Qualitative data analysis was performed to draw in-depth conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Police Regulation Number 3 of 2015 Article 27 Paragraph 1 & 2 by Bhabinkamtibmas at the Sukarame Police has not been fully maximized due to constraints in personal recognition by the community and the optimization of social conflict mediation. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the execution of this community policing function is part of the ruler's obligation (tanfiz al-ahkam) to enforce public order and realize public welfare (maslahah mursalah), which requires strengthening bureaucratic effectiveness and execution at the grass-roots level.

Actions (login required)

View Item