IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEKON WISATA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

TRI, SELFIANA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEKON WISATA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, yang berkaitan dengan pengelolaan Situs Megalitikum Batu Brak, dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Pasal 14 tersebut berisi tentang pengembangan pekon wisata yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana, pemasaran pekon wisata, penguatan kelembagaan pekon wisata, serta kerjasama antar kemitraan. Penelitian ini dilakukan karena diduga Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 tahun 2004 tentang Pekon Wisata belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya sarana dan prasana insfrastruktur, kurangnya pemasaran pekon wisata, kurangnya partisipasi masyarakat yang di sebabkan tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah pekon terkait pengembangan pekon wisata, setra keterbatasan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada aparatur pekon, masyarakat, dan pengelola wisata sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 14 tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa hambatan, mulai dari kondisi infrastruktur wisata yang belum lengkap, keberadaan fasilitas umum yang belum memadai seperti toilet dan akses jalan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai potensi wisata, serta keterbatasan anggaran pemerintah pekon. Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah dalam hal ini sebagai ulil amri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah kebijakan publik tersebut dengan cara yang adil, maslahat, dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan di Pekon Purajaya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan partisipatif sebagaimana ajaran siyasah Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pekon, pengelola wisata, dan masyarakat agar pengembangan pekon wisata dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Article 14 of the Regional Regulation of West Lampung Regency Number 2 of 2021 concerning Tourism Villages (Pekon Wisata) in Pekon Purajaya, particularly related to the management of the Batu Brak Megalithic Site, from the perspective of siyasah tanfidziyah. Article 14 regulates the development of tourism villages, which includes the construction of facilities and infrastructure, tourism village marketing, community participation in tourism management, strengthening tourism village institutions, and cooperation among partnerships. This study employs a field research method with a descriptive qualitative approach by conducting interviews with village officials, local communities, and tourism managers as data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of Article 14 has not been carried out optimally. This is due to several obstacles, including incomplete tourism infrastructure, inadequate public facilities such as toilets and road access, low community participation in planning deliberations, lack of public awareness regarding tourism potential, and limited village government budget. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the government, as ulil amri (authority holder), has the responsibility to implement public policy mandates in a fair manner, oriented toward public benefit (maslahah), and aimed at improving community welfare. However, the implementation of this policy in Pekon Purajaya has not fully reflected the principles of public benefit and participation as taught in Islamic political governance (siyasah Islam). Therefore, synergy among the regional government, village government, tourism managers, and the community is needed so that the development of tourism villages can run effectively, sustainably, and provide socio-economic benefits for the community.

Actions (login required)

View Item