PERANAN LINMAS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 53 HURUF A PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻĪYYAH

MARDIANSYAH, MARDIANSYAH (2026) PERANAN LINMAS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 53 HURUF A PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻĪYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang menuntut keterlibatan aktif aparat dan masyarakat, salah satunya melalui peran Perlindungan Masyarakat (Linmas). Keberadaan Linmas dipertegas dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 sebagai unsur pendukung dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Linmas dalam implementasi ketentuan tersebut di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dari perspektif Siyāsah Tanfīżīyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran Linmas telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, namun dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan yang belum berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta dukungan anggaran yang terbatas. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīżīyyah, implementasi peran Linmas pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, namun nilai-nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten. Oleh karena itu, optimalisasi peran Linmas memerlukan penguatan kapasitas dan internalisasi nilai-nilai Siyāsah Tanfīżīyyah agar penyelenggaraan ketertiban umum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. ABSTARCT Maintaining public order and public safety is part of regional government affairs that requires the active involvement of officials and the community, one of which is through the role of Community Protection (Linmas). The existence of Linmas is emphasized in Article 53 letter a of Lampung Provincial Regulation Number 3 of 2021 as a supporting element in maintaining order and providing protection to the community. This study aims to analyze the role of Linmas in implementing these provisions in Sukaraja Village, Bumi Waras District, Bandar Lampung City and examine it from a Siyāsah Tanfīżīyyah perspective. The research method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach through interviews, observation, and documentation studies. The results show that normatively, the role of Linmas is in accordance with the provisions of regional regulations, but in practice it has not been implemented optimally due to limited human resource capacity, unsustainable institutional development, weak cross-sectoral coordination, and limited budget support. Viewed from the perspective of Siyāsah Tanfīżīyyah, the implementation of Linmas' role is essentially a form of governmental power implementation aimed at realizing public welfare, but the values of trust, justice, and accountability have not been fully internalized consistently. Therefore, optimizing Linmas' role requires strengthening the capacity and internalization of Siyāsah Tanfīżīyyah values so that the implementation of public order is not only legally valid, but also just and oriented towards the public welfare.

Actions (login required)

View Item