ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ADAT DI SUMATERA SELATAN.

EGA, PUTRI (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ADAT DI SUMATERA SELATAN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat di Kecamatan Kisam Tinggi dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, di tengah tantangan modernisasi yang melemahkan pelestarian budaya lokal. Tujuan penelitian mencakup bagaimana implementasi pasal 10 peraturan daerah (PERDA) kabupaten ogan komering ulu selatan nomor 2 tahun 2024 tentang lembaga adat serta untuk mengetahui analisis siyasah tanfidziyah terhadap implementasi pasal 10 peraturan daerah (PERDA) kabupaten ogan komering ulu selatan nomor 2 tahun 2024 tentang lembaga adat. Penelitian lapangan kualitatif deskriptif dilakukan dengan purposive sampling terhadap 3 informan utama (ketua adat, camat, dan masyarakat), menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data penelitian kualitatif merupakan proses sistematis untuk mengelolah, menafsirkan dan memahami data yang diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jenis dan sumber data pada penelitian ini meliputi, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dengan ketua pemangku lembaga adat di kecamatan kisam tinggi, camat dan masyarakat setempat. selanjutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi pasal 10 peraturan daerah (PERDA) kabupaten ogan komering ulu selatan nomor 2 tahun 2024 tentang lembaga adat. Penelitian ini juga memberikan manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosial khususnya dalam bidang pelestarian budaya lokal melalui peran lembaga adat, menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan menambah khazanah literatur akademik. Adapun manfaat secara praktis bagi lembaga adat yaitu dapat menjadi masukan dalam meningkatkan peran dan strategi mereka dalam melestarikan budaya, bagi pemerintah daerah dapat menjadi bahan evaluasi efektifitas penerapan pasal 10 peraturan daerah (PERDA) kabupaten ogan komering ulu selatan no 2 tahun 2024 dan bagi masyarakat penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengkaji topik serupa dengan lingkup yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda. Hasil menunjukkan implementasi belum optimal akibat keterbatasan dana, kekurangan kader muda, dan perbedaan pandangan di masyarakat, meskipun lembaga adat berperan penting dalam pelestarian tradisi. Penelitian menyimpulkan yaitu faktor penyebab implementasi perda belum berjalan optimal yaitu kurangnya dana, kurangnya partisipasi dari kader muda dan perbedaan pandangan di masyarat ABSTRACT This research analyzes the implementation of Article 10 of the Regional Regulation of Ogan Komering Ulu Selatan Regency Number 2 of 2024 concerning Traditional Institutions in Kisam Tinggi District from the perspective of Siyasah Tanfidziyah, amidst the challenges of modernization that weaken the preservation of local culture. The research objectives include examining the implementation of Article 10 of Regional Regulation (PERDA) of Ogan Komering Ulu Selatan Regency Number 2 of 2024 concerning customary institutions, as well as analyzing the siyasah tanfidziyah regarding the implementation of Article 10 of Regional Regulation (PERDA) of Ogan Komering Ulu Selatan Regency Number 2 of 2024 concerning customary institutions. Descriptive qualitative field research was conducted using purposive sampling on 3 main informants (traditional leader, sub-district head, and community), employing instruments such as interviews, observations, and documentation. The qualitative data analysis technique is a systematic process for managing, interpreting, and understanding data obtained from the field. The data analysis technique in this study refers to the Miles and Huberman model, which includes three main stages: Data reduction, Data presentation, Conclusion drawing and verification. The types and sources of data in this study include primary data, which is obtained directly from primary sources thru in-depth interviews with the head of the customary institution in Kisam Tinggi sub-district, the district head, and the local community. Additionally, secondary data is obtained from official documents, specifically Article 10 of Regional Regulation (PERDA) of Ogan Komering Ulu Selatan Regency No. 2 of 2024 concerning customary institutions. This research also provides theoretical benefits, as it is expected to contribute to the development of social sciences, particularly in the field of local cultural preservation thru the role of customary institutions, serve as a reference for future research, and enrich the academic literature. The practical benefits for customary institutions include providing input to enhance their roles and strategies in preserving culture. For local governments, it can serve as a basis for evaluating the effectiveness of the implementation of Article 10 of Regional Regulation (PERDA) of Ogan Komering Ulu Selatan Regency No. 2 of 2024. For the community, this research can raise awareness of the importance of maintaining and preserving local cultural values as a shared identity passed down from generation to generation. For future researchers, this study can serve as a reference in examining similar topics with a broader scope or different approaches. The results show that the implementation is not yet optimal due to limited funding, a shortage of young cadres, and differing views in the community, although traditional institutions play an important role in preserving traditions. The research concludes that the factors causing the suboptimal implementation of regional regulations are the lack of funding, insufficient participation from young cadres, and differing views in the community.

Actions (login required)

View Item