PUTRI, PATMASARI (2026) IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1028 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG RAKYAT PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH (Studi di Pasar Tradisional Tugu Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (5MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen agar memperoleh harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 menetapkan HET minyak goreng rakyat sebesar Rp15.700,00 per liter. Namun, dalam praktiknya masih banyak pedagang di Pasar Tradisional Tugu Kota Bandar Lampung yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET sehingga berpotensi merugikan konsumen. Dari perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah, kebijakan penetapan harga merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dibenarkan selama bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat di Pasar Tradisional Tugu Kota Bandar Lampung serta meninjaunya berdasarkan perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dengan teknik purposive sampling untuk pedagang dan snowball sampling untuk pembeli, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan pedagang tidak dapat membeli langsung dari Bulog karena keterbatasan modal sehingga harus melalui distributor atau agen dengan harga yang lebih tinggi, meningkatnya permintaan pada hari besar keagamaan, serta adanya biaya transportasi dalam pemenuhan stok harian. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, penerapan HET tersebut belum sesuai dengan prinsipprinsip syariat Islam karena belum sepenuhnya mewujudkan keadilan, kemaslahatan masyarakat, dan penegakan ketertiban.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 21 Jul 2026 07:50 |
| Last Modified: | 21 Jul 2026 07:50 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/45181 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


