IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

IRSYAD, RAKHA MARTADHO (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani fakir miskin melalui berbagai program bantuan sosial. Dalam prosesnya, penanganan fakir miskin melibatkan berbagai pihak serta memerlukan data yang akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi undang-undang tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat dikatakan sudah diimplementasikan dengan baik, meskipun efektivitasnya belum optimal.. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan, terutama dalam ketepatan sasaran program, di mana data fakir miskin belum terdata secara menyeluruh sehingga penyaluran bantuan belum sepenuhnya merata dan efektif. Dalam perspektif fiqh siyasah, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin tersebut pada dasarnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti menjunjung tinggi keadilan, serta mendorong penerapan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT The implementation of Law No. 13 of 2011 on the Management of the Poor is one of the government’s policy measures aimed at tackling the issue of poverty, which remains a social problem in various regions, including the city of Bandar Lampung. This policy is implemented by the Bandar Lampung City Social Affairs Office, as the body authorised to manage the poor through various social assistance programmes. In the process, the management of the poor involves various parties and requires accurate data so that the assistance provided is targeted and can be directly felt by the people in need. The research questions in this study are: how is Law No. 13 of 2011 on the Management of the Poor implemented at the Bandar Lampung City Social Service, and what is the perspective of Fiqh Siyasah on the implementation of this law? The objectives of this study are to examine the implementation of policies for the management of the poor at the Social Affairs Office of Bandar Lampung City and to analyse them from the perspective of Fiqh Siyasah. This study falls under the category of field research, which involves gathering information directly from the research site. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation to obtain accurate and relevant data pertaining to the issues under investigation. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 13 of 2011 on the Handling of the Poor by the Social Affairs Office of Bandar Lampung City can be said to be proceeding well, though not yet optimally. This is due to several obstacles, particularly regarding the accuracy of programme targeting, where data on the poor has not been comprehensively recorded, resulting in aid distribution that is not yet fully equitable and effective. From the perspective of fiqh siyasah, the implementation of Law No. 13 of 2011 on the Handling of the Poor is fundamentally in line with and does not contradict the principles found in fiqh siyasah. The programme’s implementation by the Bandar Lampung City Social Affairs Department has reflected Islamic economic values, such as upholding justice, and has encouraged the application of Islamic social instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf as efforts to tackle poverty and improve public welfare.

Actions (login required)

View Item