IMPLEMENTASI PASAL 114 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

DENY, KURNIANSYAH (2026) IMPLEMENTASI PASAL 114 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi jiwa manusia serta menciptakan ketertiban umum, khususnya pada perlintasan kereta api yang memiliki tingkat risiko tinggi. Perlintasan sebidang menjadi titik rawan kecelakaan apabila tidak disertai dengan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pengemudi yang mengabaikan rambu dan sinyal peringatan. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api Kota Bandar Lampung yang menunjukkan belum optimalnya implementasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jumlah data menunjukkan terdapat 134 kasus kecelakaan dalam kurun waktu 2020–2025 yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Selain itu, fasilitas perlintasan yang kurang memadai serta rendahnya disiplin pengemudi turut memperparah kondisi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana implementasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (2) bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, penjaga perlintasan, dan masyarakat pengguna jalan. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari data umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Pasal 114 belum berjalan secara optimal, ditandai dengan masih tingginya pelanggaran oleh pengguna jalan serta kurangnya fasilitas pendukung di perlintasan kereta api. (2) Dari perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat. Kurangnya pengawasan, sosialisasi, dan perbaikan infrastruktur menjadi faktor utama belum efektifnya implementasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan, penyediaan sarana prasarana, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang lebih baik di perlintasan kereta api. ABSTRACT Traffic safety is crucial for protecting human life and maintaining public order, particularly at high-risk railway crossings. Level crossings become accident-prone areas if road users are not aware of and comply with applicable regulations. However, in practice, many drivers still ignore warning signs and signals. The problem in this research stems from the high number of accidents at railway crossings in Bandar Lampung City, which indicates the suboptimal implementation of Article 114 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Data shows that there were 134 accidents between 2020 and 2025, resulting in fatalities and injuries. Furthermore, inadequate crossing facilities and low driver discipline exacerbate this situation. The research questions are (1) how is Article 114 of Law Number 22 of 2009 implemented at the Bandar Lampung City Transportation Agency? (2) what is the perspective of the public administration (siyasah tanfidziyyah) on the implementation of Article 114 of Law Number 22 of 2009 at the Bandar Lampung City Transportation Agency? The method used is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with the Transportation Agency, crossing guards, and road users. Secondary data were obtained from literature, journals, and related documents. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive method to draw conclusions from general to specific data. The results of the study indicate that (1) the implementation of Article 114 has not been running optimally, as indicated by the high number of violations by road users and the lack of supporting facilities at railway crossings. (2) From a public administration (siyasah tanfidziyyah) perspective, the implementation of this policy has not fully fulfilled the principles of public welfare and the government's responsibility to ensure public safety. Lack of supervision, outreach, and infrastructure improvements are the main factors contributing to the ineffective implementation. Therefore, an increased government role is needed in oversight, infrastructure provision, and public education. This is expected to create better traffic order and safety at railroad crossings.

Actions (login required)

View Item