TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)

MUZAHER, BIN Usman (2026) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin keberlangsungan hidup yang sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya di Desa Negara Tulang Bawang, seperti pencemaran air dan udara akibat aktivitas industri yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai upaya seperti pengawasan, monitoring, evaluasi, dan sosialisasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Dalam tinjauan fiqih siyasah, implementasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah mursalah) dan prinsip la dharar wa la dhirar, karena masih menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, kesadaran pelaku usaha, serta penegakan hukum agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. ABSTRACT Environmental management is the responsibility of both the government and society in maintaining ecological balance and ensuring a sustainable and healthy life. The Regional Regulation of North Lampung Regency Number 12 of 2019 concerning Environmental Protection and Management represents a regional policy aimed at preserving the environment. However, in its implementation, various problems are still found, particularly in Negara Tulang Bawang Village, such as water and air pollution caused by industrial activities that negatively affect the community. This research is a field research using a descriptive qualitative approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews and observations, and secondary data derived from literature studies. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, while data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2019 has been carried out by the government through the Environmental Agency by conducting supervision, monitoring, evaluation, and public socialization. However, the implementation has not been optimal, as environmental pollution still occurs and directly impacts the community. From the perspective of fiqh siyasah, the implementation has not fully aligned with the principles of public benefit (maslahah mursalah) and la dharar wa la dhirar, as it still causes harm to society. Therefore, improvements in supervision, awareness among business actors, and law enforcement are necessary to ensure optimal environmental management in accordance with Islamic values.

Actions (login required)

View Item