TINJAUANSIYASAH TANFIDZIYAHTERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 109 AYAT (1) HURUF B ANGKA 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043 (Studi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

FERDY, KURNIANSYAH (2026) TINJAUANSIYASAH TANFIDZIYAHTERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 109 AYAT (1) HURUF B ANGKA 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043 (Studi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (12MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043 di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat aktivitas pertambangan pasir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ketentuan tersebut serta bagaimana analisisnya dalam perspektif siyasah tanfidziyah, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaannya di lapangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research yang bersifat deskriptif-analitis melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta adanya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan seperti erosi, penurunan kualitas lahan, perubahan aliran air, dan potensi banjir, meskipun terdapat manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip siyasah tanfidziyah karena belum tercapainya keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. ABSTRACT This research is motivated by the inconsistency of spatial utilization with the provisions of Article 109 paragraph (1) letter b number 6 of the Regional Regulation of West Lampung Regency Number 5 of 2023 concerning the Regional Spatial Planning for 2023– 2043 in Pekon Kerang, Batu Brak District, which causes environmental, social, and economic impacts due to sand mining activities. The formulation of the problem in this research is how the implementation of these provisions and how to analyze them from the perspective of siyasa tanfidziyah, with the aim of knowing and analyzing their implementation in the field and assessing their compliance with the principles of justice, trust, and benefit. This research uses a qualitative approach with a descriptiveanalytical field research type through data collection techniques of interviews, observations, and documentation, as well as interactive model data analysis. The results of the study indicate that the implementation of the policy has not been optimal, characterized by weak government supervision, low compliance of business actors, and negative impacts in the form of environmental damage such as erosion, declining land quality, changes in water flow, and potential flooding, even though there are economic benefits in the form of employment. The conclusion of this study indicates that the implementation of the Regional Spatial Planning Plan has not fully reflected the principles of siyasa tanfidziyah (legal governance) due to the lack of a balance between economic welfare, environmental protection, and social justice. Therefore, strengthening supervision, law enforcement, and community participation in controlling spatial use is necessary.

Actions (login required)

View Item