TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK WISATA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR TERJUN PUTRI MALU

NELLIA, SEFTIANI (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA KELOMPOK WISATA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR TERJUN PUTRI MALU. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (16MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

ABSTRAK Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku mnusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur’an dan assunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Akad Kerjasama Antara Kelompok Wisata Dengan Pemerintah dalam Pengelolaan Air Terjun Putri Malu di Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Antara Kelompok Wisata Dengan Pemerintah dalam Pengelolaan Air Terjun Putri Malu di Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupatem Way Kanan? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akad kerjasama apa yang digunakan dalam kerjasama antara Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan Pemerintah Kampung Juku Batu. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini berupa bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, data display dan menarik Kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Akad kerja sama (mudarabah) antara Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu dikategorikan sebagai mudarabah muqayyadah. Kesepakatan kerja sama dicantumkan dalam perjanjian tertulis yang menjelaskan bahwa kerja sama antara Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan Pemerintah Daerah menggunakan sistem investasi, di mana pemilikv modal (Pemerintah) menyediakan semua modal yang dibutuhkan akan tetapi modal tersebut tetap sepenuhnya milik pemilik modal. Dalam kerja sama tersebut Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) memberikan kontribusi dalam bentuk pekerjaan yaitu melakukan pengelolaan modal yang diberikan pemilik modal. Nilai bagi hasil dana pengelolaan wisata adalah 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Menurut hukum ekonomi syariah akad kerja sama (mudarabah) antara Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan pemilik modal (Pemerintah) dalam pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu adalah sahih. Akad kerja sama (mudarabah) yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat akad mudarabah yaitu pihak yang melaksanakan akad, modal, keuntungan, pekerjaan atau usaha dan sighat. Kemudian dalam hal penanggungan kerugian yang mana kerugian menjadi tanggung jawab bersama adalah diperbolehkan karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian. ABSTRACT From the perspective of Sharia Economic Law, it is the study of human activities or behaviors in an actual and empirical manner, whether in production, distribution, or consumption, based on Islamic law derived from the Qur'an and Sunnah as well as the consensus of scholars, with the aim of achieving happiness in this world and the hereafter. Mudharabah is a business cooperation contract between two parties where the first party (shahibul maal) provides all (100%) of the capital, while the other party acts as the manager of the business profits. From the perspective of Sharia Economic Law, it is the study of human activities or behaviors in an actual and empirical manner, whether in production, distribution, or consumption, based on Islamic law derived from the Qur'an and Sunnah as well as the consensus of scholars, with the aim of achieving happiness in this world and the hereafter. Mudharabah is a business cooperation contract between two parties where the first party (shahibul maal) provides all (100%) of the capital, while the other party acts as the manager of the business profits. The research method used is descriptive qualitative and uses data analysis. The data sources in this study are primary and secondary. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of this study explain that the cooperation contract (mudarabah) between Pokdarwis (Tourism Awareness Group) and the Regional Government in the management of Putri Malu Waterfall tourism is categorized as a mudarabah muqayyadah. The cooperation agreement is stated in a written contract which explains that the cooperation between Pokdarwis (Tourism Awareness Group) and the Regional Government uses an investment system, where the capital owner (Government) provides all the necessary capital, but the capital remains entirely the property of the capital owner. In this cooperation, Pokdarwis (Tourism Awareness Group) contributes invii the form of work, which is managing the capital provided by the capital owner. The profit-sharing value from tourism fund management is 50:50 after deducting operational costs. According to Islamic economic law, the cooperation contract (mudarabah) between Pokdarwis (Tourism Awareness Group) and the capital owner (Government) in managing Putri Malu Waterfall tourism is legitimate. The cooperation contract (mudarabah) that has been carried out fulfills the pillars and conditions of a mudarabah contract, namely the parties conducting the contract, capital, profit, work or business, and contract formula (sighat). Furthermore, regarding the bearing of losses, where losses become a shared responsibility, it is allowed because it was agreed upon by both parties at the beginning of the agreement.

Actions (login required)

View Item