ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31-32 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA (Studi di Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)

GESTI, RAHMA (2026) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31-32 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA (Studi di Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Fungsi BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 meliputi fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Namun, implementasi ketiga fungsi tersebut di Desa Badak Kabupaten Tanggamus masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pelibatan kelembagaan maupun pemahaman normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, aparat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi lapangan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini juga dilengkapi dengan analisis normatif terhadap ketentuan perundang-undangan serta tinjauan keislaman melalui pendekatan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Badak belum berjalan optimal. Keterlibatan dalam legislasi hanya sebatas koreksi redaksional, dan fungsi aspirasi belum ditunjang sistem dokumentasi yang memadai. Fungsi pengawasan lebih bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Dari perspektif fiqh siyasah, nilai musyawarah telah tercermin, namun prinsip akuntabilitas dan amanah belum sepenuhnya terealisasi. Diperlukan penguatan kapasitas dan kesadaran kelembagaan agar BPD mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai prinsip pemerintahan yang maslahat. ABSTRACT This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in realizing participatory and accountable village governance. Articles 31 and 32 of Ministerial Regulation No. 110 of 2016 mandate BPD to perform legislative, aspirational, and supervisory functions. However, in Badak Village, Tanggamus Regency, the implementation of these roles remains limited due to institutional and regulatory challenges. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, documentation, and observation. Data analysis included reduction, presentation, and conclusion drawing, combined with normative legal review and Islamic political jurisprudence (fiqh siyasah) analysis. The findings indicate that BPD’s functions in Badak Village are not fully implemented. Legislative roles are limited to textual correction, aspiration channels lack structured documentation, and supervision is informal. From a fiqh siyasah perspective, consultation (syura) is partially applied, but accountability and trust remain weak. Strengthening institutional capacity is essential to optimize BPD’s role in achieving welfare-oriented governance.

Actions (login required)

View Item