ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN

CINDY, AMELIA SAFITRI (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan persoalan yang problematis karena menyangkut dua dimensi yang harus diseimbangkan, yakni kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kewajiban melindungi hak milik individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilakukan di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan empat warga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non partisipan dan dokumentasi dokumen resmi desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat petani. Proses musyawarah dusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan pada proses musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Ditemukan indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan pemilik tanah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dan musyawarah yang sesungguhnya belum terwujud secara optimal. ABSTRACT Analysis of the Implementation of Land Acquisition for Public Interest from the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. This study aims to analyze the implementation of land acquisition for public interest from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah, a branch of Islamic jurisprudence that governs the execution of executive government policies based on the principles of justice, deliberation, and equality. Land acquisition for public development is a complex issue involving two competing dimensions: the need for land to support infrastructure development and the obligation to protect individual property rights. This study used a qualitative method with a field research approach conducted in Bratayudha Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency. Data were collected through in- depth interviews with seven purposively selected informants, including the village secretary, sub-village head, neighborhood unit chairman, and four community members affected by the road construction. Data collection was also supported by observation and documentation of official village records and relevant regulations. The data were analyzed using descriptive-analytical methods. The results show that land acquisition for public road construction was carried out to improve accessibility and support the economic activities of local farmers. The deliberation process involved community participation through village meetings. However, in its implementation, problems are still found in the deliberation process and the provision of compensation, which do not fully reflect the principles of justice and the protection of community rights as emphasized in the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah. Indications of social pressure and unequal bargaining positions were identified, suggesting that substantive justice and genuine deliberation have not been fully realized.

Actions (login required)

View Item