PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH

RISKI, FERDIANSYAH RIDWAN (2026) PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dalam perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penjangkauan, asesmen, rujukan layanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial, namun belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, kendala administratif identitas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum berupa belum terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, hal ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemaslahatan dan perlindungan kelompok rentan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Article 77 paragraph (1) letter d of Law Number 17 of 2023 on Health in handling neglected persons with mental disorders (ODGJ) in Bandar Lampung City and to examine it from the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah. This research employs a qualitative method with an empirical approach through interviews, documentation, and literature review. The results show that policy implementation has been carried out through outreach, assessment, referral to health services, and social rehabilitation; however, it has not been optimal due to limited facilities, administrative constraints related to identity, and weak cross-sectoral coordination. This condition gives rise to legal implications in the form of the unfulfilled right to health services and social welfare, as well as indicating a gap between legal norms and their implementation. From the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah, this reflects the suboptimal execution of government responsibility in ensuring public welfare and protecting vulnerable groups, thus requiring the strengthening of policies and institutional capacity

Actions (login required)

View Item