MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala

MUHAMMAD, RIDHO GIOVANI (2026) MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang masalah produk makanan impor yang beredar di Indonesia namun belum memiliki label halal. Fokus utama penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap produk impor tanpa label halal, serta implikasinya bagi konsumen Muslim. Sehingga, peristiwa ini menimbulkan rumusan pada masalah penelitian, (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Makanan Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai jaminan produk halal, khususnya peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).Penelitian ini merupakan jenis penelitian (library research).Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber pustaka yang sudah ada seperti buku,jurnal,artikel,dokumen. Kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang sifatnya deskriptif menggunakan metode berpikir secara deduktif, berasal dari teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian mengujinya dengan menganalisis data yang dikumpulkan literatur Berdasarkan hasil analisis penelitian menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, konsumsi makanan yang tidak jelas kehalalannya termasuk dalam hal-hal yang diragukan dan sebaiknya dihindari untuk menjaga prinsip kehati-hatian sesuai ajaran Islam.Sedangkan dalam tinjauan hukum positif, produk yang tidak memiliki sertifikat atau label halal tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga produk tersebut berpotensi tidak layak edar untuk konsumen Muslim.Penelitian ini merekomendasikan agar produsen lebih mendorong sertifikasi halal dan konsumen lebih cermat memilih produk yang telah bersertifikat halal guna memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi serta perlindungan terhadap hak konsumen Muslim. ABSTRACT This research examines the issue of imported food products circulating in Indonesia that do not yet have a halal label. The primary focus of the research is how Islamic law and legal certainty view imported products without a halal label, as well as its implications for Muslim consumers. Therefore, this incident gives rise to the following research questions: (1)How does Islamic law view imported food that does not have a halal label? (2) How does Islamic law view imported food that does not have a halal label? Theoretically, this research uses a normative juridical approach with an analysis of Islamic legal sources and Indonesian laws and regulations regarding halal product assurance, particularly the role of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). This research is a type of research(library researchThe data used includes primary and secondary data. The data collection method is collected through existing library sources such as books, journals, articles, and documents. Then the data is analyzed qualitatively and descriptively using deductive thinking methods, derived from existing theories or hypotheses, then tested by analyzing data collected from the literature. Based on the results of the research analysis, it is concluded that in Islamic law, consuming food whose halal status is unclear is considered questionable and should be avoided to maintain the principle of caution according to Islamic teachings. Meanwhile, in a positive legal perspective, products that do not have a halal certificate or label do not comply with the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and the Consumer Protection Law, so these products are potentially unfit for distribution to Muslim consumers. This study recommends that producers further promote halal certification and consumers be more careful in choosing halalcertified products to ensure the halal nature of the products they consume and protect the rights of Muslim consumers.

Actions (login required)

View Item