TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGURANGAN UPAH JASA PARA PEKERJA BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

AHMAD, AZIZ RANTISSY (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGURANGAN UPAH JASA PARA PEKERJA BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengupas cara pemotongan upah tukang bangunan di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Masalah pemotongan upah oleh pengawas proyek tanpa izin dari pekerja menimbulkan isu terkait keadilan, transparansi, serta pemenuhan hak pekerja sesuai prinsip muamalah Islam, terutama dalam perjanjian upah (ujrah). Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pekerja konstruksi dan pengawas proyek, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan teori dan aturan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan upah tanpa kesepakatan sebelumnya dan tanpa pemberitahuan yang jelas melanggar prinsip keadilan, sukarela, serta kejelasan dalam perjanjian ekonomi syariah. Praktik ini merugikan kesejahteraan pekerja dan berpotensi menyebabkan ketidak adilan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, studi ini menyarankan penggunaan sistem upah yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memperkuat keadilan serta kesejahteraan pekerja. ABSTRACT This study aims to examine the method of wage deductions for construction workers in the Harmoni Sukarame Baru Housing Complex, Bandar Lampung City, from the perspective of Islamic economic law. The issue of wage deductions by project supervisors without workers' consent raises issues related to fairness, transparency, and the fulfillment of workers' rights in accordance with Islamic muamalah principles, particularly in wage agreements (ujrah). This research was conducted directly using a descriptive qualitative approach. The data collection process was carried out through direct observation, interviews with construction workers and project supervisors, and examination of supporting documents. Data analysis was conducted by connecting facts on the ground with Islamic economic theory and legal regulations. The results of the study indicate that wage deductions without prior agreement and without clear notification violate the principles of fairness, voluntariness, and clarity in Islamic economic agreements. This practice is detrimental to workers' welfare and has the potential to cause injustice in employment relationships. Therefore, this study recommends the use of a clear, transparent, and sharia-compliant wage system to strengthen worker justice and welfare.

Actions (login required)

View Item