ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENETAPAN HARGA TERHADAP MAKANAN TAKE AWAY DENGAN MAKAN DI TEMPAT (DINE IN) (Studi pada Sambel Alu Bandar Lampung)

SINTA, FITRIYANTI (2026) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENETAPAN HARGA TERHADAP MAKANAN TAKE AWAY DENGAN MAKAN DI TEMPAT (DINE IN) (Studi pada Sambel Alu Bandar Lampung). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan muamalah yakni salah satunya dengan jual beli, jual beli merupakan proses aktivitas manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntunggan, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Tapi pada prakteknya banyak bentuk dan transaksi yang dilakukan dalam jual beli adapun teknik yang di lakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Pada praktik perbedaan penetapan harga pada layanan makanan take away dan dine in di industri kuliner. Fenomena adanya selisih harga atau biaya tambahan pada layanan take away sering kali menimbulkan pertanyaan terkait aspek keadilan dan transparansi informasi harga bagi konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa sistem penetapan harga makanan take away dibedakan dari harga makan di tempat (dine in)? dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga makan take away dengan makan di tempat (dine in)?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Sambal Alu menerapkan mekanisme bundle pricing (harga termasuk fasilitas nasi dan lalapan sepuasnya) pada layanan Dine In dan cost-plus pricing pada layanan Take Away dengan tambahan biaya pengemasan (packaging fee). Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dinyatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta prinsip keridaan (antaradin) yang terwujud melalui transparansi daftar harga. Perbedaan harga diperbolehkan selama didasarkan pada komponen biaya yang nyata (‘iwad), seperti biaya kemasan (packaging) dan biaya layanan tambahan, serta memenuhi prinsip kerelaan (an-taradin). Namun, penetapan harga tersebut menjadi bermasalah secara syariah apabila mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dalam rincian harga atau jika selisih harga tersebut tidak sebanding dengan manfaat tambahan yang diterima konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib mengedepankan transparansi (tabayyun) dalam menginformasikan struktur harga agar terhindar dari praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, guna mencapai kemaslahatan bersama. ABSTRACT This research is driven by the phenomenon of price disparities between Take Away and Dine In services in the culinary industry, which often raises questions regarding fairness and price transparency for consumers. The primary issues addressed in this study are the pricing systems applied to both services at Sambal Alu and a Sharia Economic Law review of these price differences. This study employs a qualitative method with juridical-empirical. Data were collected through literature reviews and interviews, then analyzed using descriptive analysis. The results indicate that Sambal Alu implements a bundle pricing mechanism (including unlimited rice and side vegetables) for Dine In services and cost-plus pricing for Take Away services with an additional packaging fee. From the perspective of Sharia Economic Law, these buying and selling practices are declared valid as they meet the pillars and conditions of trade, as well as the principle of mutual consent (an-taradin) manifested through price list transparency. Price differences are permissible as long as they are based on real cost components ('iwad), such as packaging and additional service costs, and satisfy the principle of willingness. However, such pricing becomes problematic under Sharia if it contains elements of uncertainty (gharar) in price details or if the price gap is disproportionate to the additional benefits received by the consumer. This study concludes that business actors must prioritize transparency (tabayyun) in communicating price structures to avoid exploitative practices and achieve collective welfare (maslahah).

Actions (login required)

View Item