PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAH

MUHAMMAD, ALMUBAROK (2026) PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Masalah utama penelitian ini adalah adanya kontroversi pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat penolak tambang dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana permasalahan pengelolaan tambang dalam Pasal 162 UU Minerba, dan (2) bagaimana pandangan Siyāsah Dusturiyah terhadap pengelolaan tambang oleh pelaku usaha berdasarkan pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pasal 162 memiliki frasa multitafsir seperti “merintangi” dan “mengganggu” yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak masyarakat; (2) dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pasal ini tidak mencerminkan prinsip keadilan (al-„adl), tanggung jawab (almas‟uliyyah), dan kemaslahatan umum (maslahah „ammah); sehingga pasal ini bertentangan dengan maqashid al-syari„ah karena lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada perlindungan masyarakat dan lingkungan. ABSTRACT The main issue of this research is the controversy over Article 162 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, which potentially criminalizes anti-mining communities and contradicts social justice values. The research questions are: (1) what are the problems in mining management under Article 162, and (2) how does Siyasah Dusturiyah view mining management by business actors according to this article. This study uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings reveal: (1) Article 162 contains vague terms such as “obstructing” and “disturbing,” causing legal uncertainty and violating community rights; (2) from the Siyasah Dusturiyah perspective, it fails to uphold justice (al-„adl), accountability (al-mas‟uliyyah), and public welfare (maslahah „ammah); and (3) it contradicts maqashid al-syari„ah by favoring corporate interests over social and environmental protection.

Actions (login required)

View Item