IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung)

Miftahul, Fahmi (2026) IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai peruntukannya. Di Kota Bandar Lampung, penertiban tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 30 yang mengatur larangan penggunaan fasilitas umum secara tidak semestinya. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini seringkali menimbulkan polemik antara penegakan hukum dan aspek keadilan sosial bagi PKL sebagai pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 30 tersebut dalam penertiban PKL serta meninjaunya dalam perspektif fiqih siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 terhadap penertiban PKL; dan (2) bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan penertiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh aparat Satpol PP melalui kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap PKL yang berjualan di trotoar. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lokasi relokasi, serta faktor ekonomi PKL. Dalam perspektif fiqih siyasah, kebijakan penertiban tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), selama dilakukan secara adil, tidak sewenang-wenang, dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum dan pendekatan humanis agar tercipta ketertiban yang berkeadilan. ABSTRACT Regulating street vendors (PKL) operating on sidewalks is one of the local government's efforts to maintain public order and restore public facilities to their intended function. In Bandar Lampung City, this regulation is based on Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order and Public Order, specifically Article 30, which prohibits the improper use of public facilities. However, in its implementation, this policy often creates controversy between law enforcement and social justice aspects for street vendors as small business owners. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Article 30 in regulating street vendors and examine it from a fiqh siyasah perspective. The research questions are: (1) how is Article 30 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 implemented in regulating street vendors? and (2) how the legal jurisprudence (fiqh siyasah) reviews this disciplinary policy. This study used a qualitative method. The results show that the implementation of Article 30 of Bandar Lampung City Regulation No. 1 of 2018 has been carried out by the Public Order Agency (Satpol PP) officers through disciplinary and supervision activities for street vendors operating on sidewalks. However, its implementation has not been fully optimized due to obstacles such as lack of public awareness, limited relocation sites, and economic factors for street vendors. From a legal jurisprudence (fiqh siyasah) perspective, this disciplinary policy is essentially permissible because it aims to realize the public good (maslahah 'ammah), as long as it is implemented fairly, not arbitrarily, and still considers the welfare of the common people. Therefore, a balanced policy between law enforcement and a humanistic approach is needed to create a just and orderly society.

Actions (login required)

View Item