IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

PANDU, CAHYA PURNAMA (2026) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi yuridis-politis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dalam konteks Pemilihan Walikota Bandar Lampung. Putusan MK tersebut telah mengubah secara signifikan ketentuan ambang batas pencalonan (sebelumnya berdasarkan persentase kursi DPRD atau akumulasi suara sah Pileg DPRD), menjadi ambang batas yang didasarkan pada persentase perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, dengan persentase yang bervariasi tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, mendorong representasi yang lebih adil bagi partai politik kecil, dan mengurangi fragmentasi politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara kepada responden terkait pelaksanaan pemilihan walikota sebagai implementasi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung? (b) Bagaimana tinjauan Fikih Siyāsah Tanfiżiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung? Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK ini dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung berdampak langsung pada fleksibilitas dan peluang koalisi partai politik. Penurunan ambang batas menjadi 6,5% sampai 10% suara sah memungkinkan lebih banyak partai politik, termasuk yang sebelumnya tidak memenuhi ambang batas 20% kursi atau 25% suara, untuk mengajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau membentuk koalisi yang lebih beragam. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation and juridicalpolitical implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning the electoral threshold for regional head candidacy in the context of the Bandar Lampung Mayoral Election. The Constitutional Court's decision has significantly changed the provisions of the nomination threshold (previously based on the percentage of DPRD seats or the accumulated valid votes of the DPRD legislative election), to a threshold based on the percentage of valid votes obtained in the DPRD member general election in the respective region, with percentages varying depending on the number of Permanent Voter Lists. This change is intended to improve the quality of local democracy, encourage fairer representation for small political parties, and reduce political fragmentation. The research method used in this study is field research conducted at the General Election Commission of Bandar Lampung City using a qualitative approach. Data were obtained through interviews with respondents regarding the implementation of the mayoral election as an implementation of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning the Regional Head Candidacy Threshold. The research problems of this study are: (a) How is the implementation of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning the Regional Head Candidacy Threshold in the 2024 Bandar Lampung Mayoral Election by the General Election Commission of Bandar Lampung City? (b) What is the review of Fikih Siyāsah Tanfiżiyyah (Executive Political Jurisprudence) regarding the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning the Regional Head Candidacy Threshold in the Bandar Lampung Mayoral Election? The results show that the implementation of this Constitutional Court Decision in the Bandar Lampung Mayoral Election has a direct impact on the flexibility and opportunities for political party coalitions. The reduction of the threshold to 6.5% to 10% of valid votes allows more political parties, including those that previously did not meet the 20% seat threshold or 25% vote threshold, to propose pairs of Mayor and Vice Mayor candidates or form more diverse coalitions.

Actions (login required)

View Item