PERJANJIAN PRA-NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTRI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN WAHBAH AZ-ZUHAYLI

ALFINA, FADHILA (2026) PERJANJIAN PRA-NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK SUAMI ISTRI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN WAHBAH AZ-ZUHAYLI. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang sakral sekaligus memiliki dimensi hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri secara adil dan seimbang. Dalam perkembangan masyarakat modern, dinamika sosial dan ekonomi sering menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi potensi konflik tersebut adalah melalui perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum akad nikah yang berisi pengaturan mengenai berbagai aspek dalam kehidupan perkawinan, seperti pengelolaan harta, tanggung jawab ekonomi, maupun ketentuan lain yang disepakati bersama. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan perjanjian pra-nikah berkaitan dengan pembahasan mengenai syarat-syarat dalam akad nikah. Namun para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan dan ruang lingkup perjanjian tersebut, khususnya antara pemikiran fiqh klasik dan fiqh kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis pandangan Imam Syafi’i dan Wahbah az-Zuhayli mengenai perjanjian pra-nikah dalam akad nikah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari kitabkitab fiqh, buku hukum Islam, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, serta data tersier berupa kamus dan literatur penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi’i cenderung membatasi syarat yang dapat dimasukkan dalam akad nikah karena hak dan kewajiban suami istri telah ditetapkan oleh syariat sehingga tidak dapat diubah melalui kesepakatan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Sebaliknya, Wahbah az-Zuhayli memberikan ruang yang lebih luas terhadap keberadaan perjanjian pra-nikah dengan mendasarkan pada prinsip kebolehan dalam muamalah dan pertimbangan kemaslahatan. Menurutnya, perjanjian pra-nikah dapat menjadi instrumen preventif untuk melindungi hak suami istri selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti dan tidak menghilangkan kewajiban pokok dalam perkawinan. Dengan demikian, perlindungan hak suami istri menurut Imam Syafi’i lebih bersifat normatif karena bertumpu pada ketentuan syariat, sedangkan menurut Wahbah azZuhayli perlindungan hak dapat diperkuat melalui kesepakatan kontraktual sebelum akad nikah sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. ABSTRACT Marriage in Islam is a sacred institution that also has a legal dimension regulating the relationship between husband and wife in a fair and balanced manner. In the development of modern society, social and economic dynamics often create various problems in household life, particularly those related to the fulfillment of the rights and obligations of spouses. One effort that can be made to minimize potential conflicts is through a prenuptial agreement. A prenuptial agreement is an agreement made by prospective spouses before the marriage contract which contains arrangements regarding various aspects of married life, such as property management, economic responsibilities, and other provisions mutually agreed upon by both parties. In the perspective of Islamic law, the existence of a prenuptial agreement is closely related to the discussion of conditions within the marriage contract. However, scholars have different views regarding the validity and scope of such agreements, especially between classical fiqh and contemporary fiqh perspectives. This research is a normative Islamic legal study using a qualitative approach conducted through library research. The research is descriptiveanalytical in nature, aiming to describe and analyze the views of Imam Syafi‟i and Wahbah az-Zuhayli regarding prenuptial agreements in the marriage contract. The data used consist of secondary data derived from classical fiqh books, Islamic law literature, and relevant academic journals, as well as tertiary data such as dictionaries and supporting references. Data collection was carried out through library research by examining various written sources related to the research object. The results of this study show that Imam Syafi‟i tends to limit the conditions that may be included in the marriage contract because the rights and obligations of husband and wife have already been determined by Islamic law and therefore cannot be altered through additional agreements that contradict these provisions. In contrast, Wahbah az-Zuhayli provides broader space for the existence of prenuptial agreements based on the principle of permissibility in muamalah and considerations of public benefit (maslahah). According to him, a prenuptial agreement can function as a preventive legal instrument to protect the rights of spouses as long as it does not contradict definitive religious texts and does not eliminate the fundamental obligations of marriage. Thus, the protection of spouses‟ rights according to Imam Syafi‟i is more normative in nature as it relies on established Islamic legal provisions, whereas according to Wahbah azZuhayli such protection can be strengthened through contractual agreements made before the marriage contract as a preventive measure to avoid conflicts in household life.

Actions (login required)

View Item